Page 520 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dan hak kelola. HM, HGU, Hak Pakai, dan HPL merupakan
status tanah yang dikenal dalam hukum pertanahan Indonesia,
sedangkan “hak kelola” merupakan istilah baru yang tidak lazim
dalam hukum positif pertanahan Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam mekanisme
pendaftaran tanah ulayat yang diatur oleh Perda Nomor 6 Tahun
2008 berimplikasi terhadap berubahnya status hukum tanah
ulayat, yang bertolak belakang dengan asas utama tanah ulayat.
c) Jika pemegang haknya bukan orang, tetapi lembaga (organisasi)
berarti harus ada penunjukan dari pemerintah, seperti halnya
badan hukum pada umumnya. Contohnya badan hukum
perdata, atau badan keagamaan, misalnya terhadap tanah
masyarakat adat Bali yang digunakan untuk tempat sembahyang
(pura) maka subyek haknya adalah lembaga “ Pura” itu sendiri,
misalnya Pura Besakih, dan lainnya.

2) Kepastian obyek tanah ulayat
Kepastian tentang tanah atau obyek haknya, berkaitan dengan
kepastian dimana letak tanah, berapa luasnya dan bagaimana batas-
batasnya. Kiranya mudah dipahami, bahwa orang menginginkan
kepastian juga mengenai hal-hal tersebut, karena tidak adanya
kepastian tanahnya itu akan mudah menimbulkan sengketa di
dalam pemanfaatan dan penggunaan atas bidang tanah tersebut.
Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan teknis yaitu pengukuran
dan pemetaan setelah dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah
(tanah ulayat).
Dengan demikian, perlu adanya tindak lanjut putusan MK
35 tersebut yang diwujudkan melalui undang-undang, penguatan
organisasi dan struktur kelembagaan masyarakat hukum adatnya.
Agar dapat dilakukan pendaftaran tanah, perlu ada Peraturan Daerah
tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, yang
merupakan kewenangan darti Pemda setempat, yang didasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum adat, masyarakat
adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi
yang terkait. Dalam draf RUU Pertanahan, BPN mengusulkan agar
ketentuan mengenai tanah ulayat/hak ulayat masyarakat hukum adat

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 489