Page 523 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

ulayat) juga perlu dilakukan pengadministrasian dengan melakukan
kegiatan pendaftarannya minimal pencatatan pada daftar tanah sebagaimana
pendaftaran terhadap tanah negara. Menurut peneliti, pendaftaran terhadap
hak penguasaan atas tanah (tanah ulayat) pada buku tanah (dan pencatatan
pada surat ukur) sampai diterbitkannya sertipikat, akan mengalami
terkendala dari sisi subyek (pemegang tanah ulayat) maupun dari sisi status
tanahnya( isi dan kewenangannya).
UUPA mengakui keberadaan hak ulayat. Hal ini menjadi dasar
dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Menteri agraria tersebut mengatur mengenai kriteria ada atau
tidaknya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Setelah melalui
penelitian yang melibatkan stakeholders, keberadaan hak ulayat yang masih
ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan
suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-
batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Dalam hal ini, tanah ulayat
tersebut tidak diterbitkan sertipikat.
Dalam rangka menjamin eksistensi tanah ulayat, pemetaan tanah
ulayat merupakan keniscayaan. Penentuan batas-batas tanah ulayat tidak
cukup hanya berdasarkan “peta ingatan” dari penguasa-penguasa adat. Perlu
kejelasan siapa pemilik/penguasa tanah ulayat beserta dengan batas-batas
yang melingkupinya. Ketidakjelasan tersebut, cenderung akan menjadi
sumber konflik dimasa mendatang, yang sewaktu-waktu dapat menggeliat.
Untuk itu, dalam waktu secepatnya perlu dilakukan pemetakan tanah
ulayat sebagaimana surat edaran dari otoritas pertanahan, dengan langkah-
langkah:

a. Upaya percepatan penetapan keberadaan tanah ulayat sebagaimana
diatur Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999.
b. Membukukan/mencatat tanah ulayat ke dalam daftar tanah,
sebagaimana mekanisme pendaftaran tanah negara yang diatur dalam
Pasal 9 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, dengan prosedur yang tidak
rumit dan tidak memerlukan biaya besar, karena kegiatannya hanya
melakukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah (lihat Pasal
19 ayat (2) huruf a, yang juga disebut kegiatan fisik kadaster (tanpa
dilakukan pendaftaran haknya).

492 Hubungan Keagrariaan