Page 528 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

b. Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga Negara, 2014
Pada penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
tertanggal 17 Oktober 2014 keluar Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN
RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/
PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. Peraturan
Bersama ini merupakan salah satu upaya mngakhiri dualisme administrasi
pertanahan di Indonesia. Peraturan bersama ini merupakan kesempatan
baru terhadap pengakuan dan pendaftaran penguasaan dan pemilikan
tanah oleh masyarakat (perorangan maupun masyarakat hukum adat)
di dalam kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan langkah maju sebab
memungkinkan pendaftaran hak atas tanah (privat dan adat) di wilayah
kehutanan yang semula dipahami bahwa kawasan hutan merupakan hutan
negara.
Pemohon yang dapat mengajukan hak atas tanah di dalam kawasan
hutan adalah “orang perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan,
masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah datau
bukti penguasaan atas tanah” (Pasal 1, poin 7). Masyarakat hukum adat
secara tegas diakui sebagai subyek hukum yang legal. Pemerintah dalam
melakukan penerbitan hak atas tanah berlaku prinsip sebagaimana tanah
non-kawasan hutan, yakni pemberian hak (Pasal 1 poin 11) dan pengakuan
hak (pasal 1 poin 12); ditambah dengan penegasan hak sebagaimana yang
telah disebutkan dalam Pasal 60 ayat (2) Permenag Nomor 3 Tahun 1997.
Peraturan Bersama ini menempatkan Kepala BPN sebagai Ketua
Tim Identifikasi Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan
Tanah (IP4T) di dalam kawasan hutan, yang beranggotakan unsur dinas
kabupaten/kota, unsur balai pemantapan kawasan hutan, unsur dinas/
badan kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang tata ruang, camat
dan lurah setempat atau dengan sebutan lain (Pasal 2 ayat [2]). Dalam Pasal
4 dinyatakan bahwa tugas utama Tim IP4T adalah untuk menghasilkan
analisis berupa rekomendasi yang melampirkan peta P4T Non-kadastral
dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT). Hasil
analisa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk diproses lebih lanjut.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 497