Page 517 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

tersebut sedangkan pemegang hak menguasai belum tentu pemilik
dari benda itu. Bila dikaitkan dengan hak ulayat, maka hak ulayat
termasuk ke dalam kategori hak menguasai. Karena hak ulayat
merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat di mana
penguasaannya dipimpin oleh Penguasa Adat.
Walaupun berdasarkan UUD 1945 dan putusan MK 35
mengakui hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adatnya,
sehingga masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur
peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat
yang ada wilayahnya, namun belum jelas siapa subyek (pemegang
hak) pada saat pendaftaran (pencatatan dalam daftar-daftar umum).
Nama-nama pemegang hak dapat beberapa kemungkinan, yaitu:
a) Dalam hal pemegang haknya dimaknai sebagai pemilikan
individu (kelompok bersama masyarakat hukum adat),
maka pendaftaran hak ulayat akan beresiko hanya mencatat
nama-nama penduduk (yang mempunyai bukti identitas
kependudukan) dalam kelompok masyarakat hukum adat
tersebut, belum lagi kesulitan dalam pencatatan berapa porsi
bagian dari masing-masing orang (atau keluarga), sebagaimana
teknis administrasi pertelaan dalam pendaftaran pada Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun. Sedangkan penduduk yang belum
mempunyai bukti identitas, misalnya masih belum dewasa,
bahkan bagi generasi yang akan datang baru akan (ikut) diakui
sebagai subyek hak jika dilakukan pendaftaran peralihan (balik
nama) karena pewarisan. Disini akan menemui kesulitan dalam
pendaftaran peralihan hak karena dinamika pewarisan dalam
masyarakat terus akan terjadi setiap saat.
b) Begitu juga atas tanah yang semula sudah ada hak atasnya,
bila terjadi pendaftaran balik nama tentu pula diberikan status
kepemilikan baru bagi yang memohon untuk balik namanya
berdasarkan bukti adanya perbuatan hukum di atas hak itu.
Perbuatan hukum dimaksud adalah perbuatan pengalihan
dari orang pertama yang telah mendaftarkan hak itu kepada
orang kedua (pihak lain) yang menerima hak atas tanah yang
disebut dengan pemindahan hak. Menurut ketentuan undang-
undang, pemindahan hak ini dapat dilakukan dengan jual beli,

486 Hubungan Keagrariaan