Page 646 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 646
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latarbelakang
Selama ini tampak sekali bahwa kajian pertanahan dan keagrariaan
di Indonesia, utamanya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN),
merupakan kajian ilmu yang bersifat fragmentaris dan cenderung mengkaji
bidang–bidang tertentu.Sekurang–kurangnya terdapat tiga kajian atau ilmu
yang secara simultan mewarnai kajian pertanahan dan keagrariaan, yakni
rumpun ilmu kebumian, ilmu hukum serta ilmu sosial. Ketiga rumpun
keilmuan tersebut, baik secara simultan maupun sendiri sendiri, dalam
hal pendekatan dan metodologinya selalu digunakan dalam penelitian
pertanahan dan keagrariaan. Namun demikian pemanfaatan beragam
rumpun ilmu dalam satu kajian yang dilakukan di STPN belum mampu
menunjukkan kekhasan atau karakteristik keilmuan di bidang pertanahan
dan keagrarian, baik dalam hal pendekatan maupun metodologi
Kajian dan penelitian pertanahan yang dilakukan oleh STPN
dikategorikan berada di dalam lokus kajian Policy and Political Science
dengan konsentrasi pada Land and Agrarian Studies. Pengakategorisasian
oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
(KNAPP) Kementerian Riset dan Teknologi, dilakukan setelah visitasi
akreditasi pada lembaga penelitian STPN. Pengkategorsasian inipun tidak
serta merta memberikan dampak pada terkonstruksinya ilmu dan kajian
pertanahan.
Pengembangan keilmuan pertanahan di STPN, juga sangat
terpengaruh oleh proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
Kepentingan kajian keilmuan yang menopang tugas pokok dan fungsi BPN
615
