Page 659 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

UGM, jurusan yang pertama kali dibuka ada empat, yaitu Jurusan Ekonomi
Agraria, Kenegaraan, Ekonomi Sosiologi, dan Ekonomi Perusahaan.
Cukup menarik untuk mencatat bahwa UGM membuka Jurusan
Ekonomi Agraria. Sejauh yang bisa ditelusuri, latar belakang pendirian
jurusan tersebut berangkat dari sudut pandang bahwa sebagai negara
agraris, maka persoalan terbesar ekonomi Indonesia adalah soal agraria. Itu
sebabnya di kalangan para pendiri UGM, jurusan ekonomi yang mereka
buka di antaranya adalah jurusan ekonomi agraria.
Jika UGM memiliki P3PK, maka Institut Pertanian Bogor (IPB)
pada 1972 telah mendirikan Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, yang
dipimpin oleh Sajogyo. Dengan demikian, lembaga yang dipimpin oleh
Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia itu hadir lebih dulu dari P3PK di
UGM. Dalam perjalanannya, lembaga itu telah menjadi salah satu pusat
pengembangan kajian agraria yang terkemuka di Indonesia.
Dalam konteks kekinian, selama ini tampak sekali bahwa kajian
pertanahan dan keagrariaan di Indonesia, utamanya di Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN), merupakan kajian ilmu yang bersifat
fragmentaris dan cenderung mengkaji bidang–bidang tertentu. Sekurang–
kurangnya terdapat tiga kajian atau ilmu yang secara simultan mewarnai
kajian pertanahan dan keagrariaan, yakni rumpun ilmu kebumian, ilmu
hukum serta ilmu sosial. Ketiga rumpun keilmuan tersebut, baik secara
simultan maupun sendiri sendiri, dalam hal pendekatan dan metodologinya
selalu digunakan dalam penelitian pertanahan dan keagrariaan. Namun
demikian pemanfaatan beragam rumpun ilmu dalam satu kajian yang
dilakukan di STPN belum mampu menunjukkan kekhasan atau
karakteristik keilmuan di bidang pertanahan dan keagrarian, baik dalam
hal pendekatan maupun metodologi
Kajian dan penelitian pertanahan yang dilakukan oleh STPN
dikategorikan berada di dalam lokus kajian Policy and Political Science
dengan konsentrasi pada Land and Agrarian Studies. Pengakategorisasian
oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
(KNAPP) Kementerian Riset dan Teknologi, dilakukan setelah visitasi
akreditasi pada lembaga penelitian STPN. Pengkategorsasian inipun tidak
serta merta memberikan dampak pada terkonstruksinya ilmu dan kajian
pertanahan.

628 Ilmu Agraria