Page 661 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 661

Pengembangan keilmuan pertanahan di STPN, juga sangat
            terpengaruh oleh proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
            Kepentingan kajian keilmuan yang menopang tugas pokok dan fungsi BPN
            sebagai lembaga induk STPN, menjadikan pengembangan keilmuan di
            STPN menjadi tidak leluasa. Di satu sisi STPN harus merancangbangun
            rumpun ilmu pertanahan, tetapi disisi lain, STPN harus mengajarkan ilmu
            dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan oleh BPN.
                 Permasalahan lain terkait dengan pengembangan keilmuan
            pertanahan dan keagrariaan adalah masih kentalnya pengakuan terhadap
            linearitas keilmuan oleh birokrasi pendidikan di Indonesia, sehingga studi
            multidisiplin masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam konstelasi
            perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia (Irianto, 2014). Padahal
            karakteristik keilmuan pertanahan dan keagrariaan adalah multidisiplin.


            B.   Perkembangan studi Agraria di Indonesia

                 Lima misi utama yang mengiringi kelahiran UUPA yang meliputi:
            (1) perombakan hukum agraria; (2) pelaksanaan land reform; (3) penataan
            penggunaan tanah; (4) likuidasi hak–hak asing dalam bidang agraria; dan
            (5) penghapusan sisa–sisa feudal dalam bidang agraria. Pencapaian misi
            utama UUPA mensyaratkan berjalannya studi–studi agraria dan tersediaan
            berbagai resources yang memadai, utamanya adalah sumberdaya manusia
            yang ahli dan profesional di bidang keagrariaan.
                 Namun demikian, realitas menunjukkan hal yang kontradiktif dengan
            semangat dan misi kelahiran UUPA. Kajian agraria selama ini, khususnya
            pasca terbitnya UUPA belum mendapatkan perhatian yang memadai,
            meskipun persoalan agraria periode sebelumnya (pasca kemerdekaan)
            mendapatkan perhatian serius para pendiri bangsa. Perhatian ini dilakukan
            mengingat kemerdekaan adalah kesempatan baru untuk merestrukturisasi
            sistem penguasaan tanah dari sistem kolonial dan feodal menuju ke
            arah yang lebih berkeadilan. Hal ini dipandang sebagai upaya mengatasi
            persoalan kemiskinan serta perlakuan eksploitatif masyarakat petani dan
            problem pemenuhan kebutuhan pangan dapat diselesaikan . Bentuk
                                                                      4
            perhatian sekaligus kesadaran pentingnya penyelesaian persoalan agraria
            pasca kemerdekaan ditunjukkan oleh tumbuh suburnya kajian agraria


                 4 Ahmad Nashih Luthfi, 2011: 3, ‘Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran
            Mazhab Bogor’. STPN Press, Yogyakarta


            630      Ilmu Agraria
   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666