Page 665 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2. kajian keagrariaan era orde Baru
Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada era orde baru. Pada
era rejim otoriter orde baru ini dapat dikatakan bahwa kajian dan studi
keagrarian absen dari blantika ilmiah dan akademik nasional, sekalipun
di perguruan–perguruan tinggi ternama. Hal ini sebagaimana dinyatakan
Wiradi dan White (1984): “one result of this hiatus is the serious lack of local
and comparative research materials both on land tenure problems and on the
theory and practice of land reform and agrarian reform. Furthermore, formal
training in the theory and practice of landreform and agrarian reform is now
virtually absent from curricula of most departments concerned with agricultural
and rural development problems in Indonesian universities” .
7
Statemen di atas menunjukkan bahwa selama lebih dari tiga dekade,
riset, kajian dan pembelajaran tentang keagrariaan menjadi hal yang sulit
ditemukan. Kondisi ini tidak terlepas dari konstelasi dan kondisi politik
nasional yang mengedepankan pertumbuhan sebagai strategi pembangunan.
Sebagai antitesis perjuangan populisme Soekarno, Soeharto
menetapkan ideologi baru bernama “pembangunanisme”. Atas nama itu,
Orde Baru mengeluarkan instrumen hukum, yakni UU tentang Ketentuan
Pokok Kehutanan UU No.5/1967, UU tentang Pokok Pertambangan
(UU No. 11/1967) dan UU Penanaman Modal Asing (UU No.2/1967).
Melalui seperangkat perundangan tersebut Orde Baru memberi legitimasi
secara bebas dimulainya akumulasi modal berdasarkan sumber daya Agraria
(kehutanan, pertambangan, tanah, dll). Dengan jalan ini pemerintah telah
menyambut kepada modal asing untuk ikut serta dan berafiliasi dalam
eksploitasi sumber daya agraria (Setiawan: 1997; 203).
Selain itu, Orde baru juga mulai mempreteli dan mengamputasi
lembaga maupun pranata penyokong bagi penerapan Land Reform nasional
dari mulai panitian land reform, pengadilan land reform, panitia pengukuran
desa lengkap, dll yakni dengan cara memperlakukan dan memasukkan
kebijakan redristribusi tanah (land reform) sebagai suatu masalah rutin
dalam kendali birokrasi (baca: birokratisasi)—melalui keputusan Presiden
no.55/1980 (Wiradi, 2009: 88).
Seturut dengan program Revolusi Hijau yang dijalankan pemerintah
(tahun 1974–1983)—yakni sebuah program untuk memodernisasi alat–alat/

7 Sebagaimana tertulis pada buku ‘Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi’
yang disunting oleh Moh. Shohibuddin, Sains, Bogor, 2009.

634 Ilmu Agraria