Page 670 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

program studi yang ada pada Akademi Agraria Yogyakarta dan Akademi
Agraria Semarang masih bersifat teknis, yakni Jurusan Pendaftaran Tanah
dan Jurusan Tata Guna Tanah. Kelahiran Jurusan–jurusan: (a) Tata Guna
Tanah; (b) Pengurusan Hak Tanah; dan (c) Pendaftaran Tanah dan Land
Reform pada Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri menjadikan
studi–studi agraria berpeluang berkembang menjadi semakin baik. Namun
demikian, tampaknya pembukaan Jurusan Pendaftaran Tanah dan Land
Reform tersebut belum memberikan dampak berkembangnya studi–studi
land reform secara khusus. Bahkan perkembangan kemudian menunjukkan
hal yang sebaliknya, ketika pada tahun 1987, tepatnya dengan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1987 semua jurusan
yang ada pada Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri dihapuskan,
sehingga program pendidikannya tanpa jurusan.
Seiring dengan penghapusan jurusan pada AADDN tersebut
kelembagaan keagrariaan–pun berubah. Pada tahun 1988 Direktorat
Jenderal Agraria mengalami peningkatan status menjadi Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) setingkat menteri dengan sebutan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Perubahan kelembagaan
ini juga berpengaruh terhadap keberadaan AADDN, yang kemudian
berubah menjadi Akademi Pertanahan Nasional (APN).
Pada titik inilah, baik kelembagaan dan terminologi agraria direduksi
menjadi pertanahan, meskipun secara politis status kelembagaannya
dinaikkan menjadi LPND setingkat menteri.

4. Akademi Pertanahan nasional (APn)
Akademi Pertanahan Nasional (APN) yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1989 pada tanggal 1 April 1989
merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPN. APN ini
menyelenggarakan pendidikan Program D–III Pertanahan. Ditinjau dari
aspek kemampuan teoritik dan profesional, lulusan APN mempunyai
kualifikasi Asisten Ahli Pertanahan yang merupakan tenaga menengah di
lingkungan BPN.
Dalam perkembangannya, APN ini hanya berjalan sampai 4
tahun. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan dengan pertimbangan
perkembangan permasalahan pertanahan yang semakin komplek, maka

Ilmu Agraria Lintas Disiplin 639