Page 673 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Secara geografis Indonesia adalah sebuah “Benua Maritim”. Inilah
ontologi Indonesia sebagai sebuah negeri. Tapi problemnya, sebagaimana
juga diidap oleh sistem pendidikan kita yang bias “darat”, ontologi ini telah
diabaikan sehingga menjadi terpinggirkan. Dalam kaitannya dengan kajian
agraria di Indonesia, muncul pertanyaan: seberapa jauh ontologi benua
maritim ini telah berpengaruh terhadap pembentukkan wajah studi dan
keilmuan agraria di Indonesia?
Studi agraria secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang
berkaitan dengan soal tanah pertanian, atau masalah pertanahan secara
umum. Pemahaman itu terbentuk karena pengertian “agraria” per se
memang terutama dibentuk oleh agenda “reforma agraria” (agrarian
reform). Pengertian reforma agraria sendiri adalah penataan ulang, atau
restrukturisasi, yang berhubungan dengan pemilikan, penguasaan, dan
penggunaan sumber–sumber agraria, terutama tanah. Ujungnya, inti
dari reforma agraria adalah redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah.
Pemilikan dan penguasaan tanah menjadi persoalan penting karena
berhubungan dengan kemampuan produksi masyarakat tani, yang
merupakan core activity dalam kegiatan ekonomi semua peradaban.
Kembali kepada pertanyaan di muka, yaitu mengenai seberapa jauh
ontologi benua maritim ini telah berpengaruh terhadap pembentukkan
wajah studi dan keilmuan agraria di Indonesia, secara sekilas kita menyatakan
bahwa kajian agraria sejauh ini belum mendudukkan masyarakat dan desa
pesisir sebagai entitas tersendiri yang memiliki perbedaan corak, karakter,
dan sejarah dengan masyarakat dan desa pedalaman.
Dalam kaitannya dengan desa, yang menjadi obyek kajian agraria,
kita mengenal klasifikasi “desa perkotaan” dengan “desa perdesaan”.
“Desa perkotaan” adalah suatu wilayah administratif setingkat desa, atau
kelurahan, yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan
penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas
perkotaan, seperti jalan raya, infrastruktur pendidikan formal, infrastruktur
kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan “desa perdesaan” adalah suatu
wilayah administratif setingkat desa, atau kelurahan, yang belum memenuhi
persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah
tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan dan aksesnya tadi.

642 Ilmu Agraria