Page 671 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kebutuhan SDM di bidang pertanahan tidak cukup dengan kualifikasi
Asisten Ahli Pertanahan, tetapi mensyaratkan tenaga dengan kualifikasi
Ahli Pertanahan. Dengan pertimbangan inilah maka Akademi Pertanahan
Nasional diintegrasikan dan ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun
1993 tentang Pendirian STPN pada tanggal 27 Pebruari 1993.

5. sekolah tinggi Pertanahan nasional (stPn)
Kelahiran STPN ini mengiringi munculnya kesadaran baru tentang
pentingnya sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi ahli pertanahan,
mengingat persoalan pertanahan semakin kompleks dan intensitasnya
semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya laju pembangunan di satu
sisi dan semakin langkanya sumberdaya tanah di sisi yang lain. Kesadaran
baru tersebut tercermin juga pada sasaran pembangunan nasional bidang
pertanahan yang berkehendak mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, yang
meliputi: (a) tertib Hukum Pertanahan; (b) tertib Administrasi Pertanahan;
(c) tertib Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan (d) tertib Pemeliharaan
Tanah dan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan Catur Tertib
Pertanahan tersebut ditetapkan pula kebijaksanaan prioritas pembangunan
pertanahan yang meliputi: (a) pemanfaatan tanah untuk sebesar–besar
kesejahteraan rakyat; (b) pengembangan tata ruang dan tata guna tanah
nasional; dan (c) penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan
tanah, termasuk peralihan haknya.
Berdasarkan latar belakang pendirian STPN tersebut, tampak bahwa
kesadaran tentang prinsip ”tanah untuk kesejahteraan rakyat” mendapatkan
momentum yang tepat. Lebih dari itu prioritas pembangunan pertanahan
yang mengedepankan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan
pemilikan tanah menunjukkan bahwa kebijakan reforma agraria telah
menemukan jalan kembali, setelah ’tersesat’ lebih dari tiga dekade
sejak kelahiran UUPA. Namun demikian, momentum tersebut belum
dimanfaatkan secara baik oleh segenap stake holder di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional dan STPN.

640 Ilmu Agraria