Page 674 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pembedaan taksonomis biasanya hanya berhenti di sana dengan
mengabaikan bahwa dalam desa perkotaan dan desa perdesaan itu juga
terdapat taksonomi desa pesisir. Dari 75.410 jumlah desa di Indonesia
(BPS, 2011), secara statistik jumlah desa pesisir memang “hanya” 10.640
saja, artinya merupakan lebih dari 14 persen dari jumlah desa di Indonesia.
Jika dilihat dari segi luas wilayah, desa pesisir mencakup 19 persen dari luas
desa di Indonesia secara keseluruhan.
Isu agraria di desa pesisir, menurut Kusumastanto dan Satria (2011),
bisa dibedakan menjadi isu agraria yang terjadi di desa pesisir di pulau besar
(mainland), dengan isu agraria yang terjadi di desa pesisir di pulau kecil
(small island). Isu kritis di dua jenis desa pesisir itu juga bisa dibedakan
menjadi dua, yaitu (1) isu kritis di tanah, dan (2) isu kritis di air. Pada
sumber agraria tanah, masalah yang muncul misalnya adalah mengenai
status lahan permukiman, pola penguasaan areal tambak, pola penguasaan
areal produksi garam, dan pola penguasaan areal mangrove.
Sedangkan di wilayah perairan, isu agrarianya adalah terkait dengan
pola produksi perikanan yang merusak, pencemaran ekosistem laut, dan
hak–hak pengelolaan pesisir oleh nelayan. Selain persoalan–persoalan
tadi, desa–desa pesisir juga berhadapan dengan soal geopolitik. Karena
umumnya daerah perbatasan merupakan daerah pesisir, maka isu agararia
di desa pesisir juga beririsan dengan soal perbatasan, keamanan, dan lain
sebagainya.

Ilmu Agraria Lintas Disiplin 643