Page 666 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

teknologi modern yang pada akhirnya menyisihkan program redristribusi
tanah (land reform) sebagai jalan perubahan mendasar untuk menciptakan
kemakmuran dan keadilan khususnya bagi petani—Pemerintah Orde Baru
bahkan mulai mengubah status, tugas, dan fungsi Direktorat Kementrian
Agraria dan menurunkan dan mengamputasi perannya menjadi sebuah
badan yang hanya menangani sektor pertanahan nasional. Badan tersebut
bernama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasar Keputusan presiden no.26/1988 badan ini diciptakan untuk
menyediakan pelayanan dalam bidang penggunaan tanah terkait dengan
perencanaan ruang, mengatur survey, pemetaan, pendaftaran, pemberian hak
tanah, serta pengembangan hukum regulasi tanah. Sungguh, dalam upaya
mendorong pembangunan dengan tajuk “tanah untuk pembangunan”,
BPN lahir dan dilahirkan dalam konteks tersebut. Badan ini merupakan
upaya Orde baru untuk meretas jalan mulus bagi kebijakan tanah untuk
pembangunan yang terkait dengan “ijin lokasi”. Dengan konsep ijin lokasi
yang dikeluarkan BPN, pelayanan terhadap investor untuk mendapatkan
tanah dipermudah, meski tanah–tanah tersebut dimiliki oleh penduduk
lokal (Fauzi, 2012: 68–70). Dengan konsep “catur tertib pertanahan”, BPN
benar–benar telah menjadi badan yang ampuh dalam menyokong kebijakan
“tanah untuk pembangunan” orde baru tersebut.
Kebijakan–kebijakan yang ditelorkan Orde Baru benar–benar telah
menjadikan program land reform dan pelaksaan Hukum Agraria Nasional
benar–benar harus masuk “peti es”. Dengan program penanaman modal
asing/dalam (1967&1968), revolusi hijau 1974–1983), birokratisasi
kelembagaan agaria (1980), serta deregulasi PP 20/1994 dengan orientasi
ekspor (Kasim & Suhendar, 1997: 99–110), benar–benar telah menjadikan
sumber daya agraria di masa ini sebagai “komoditas” yang menjajikan
untuk menopang kebijakan pembangunan pemerintah, serta memuluskan
Indonesia berintegrasi dengan sistem kapitalisme dan liberalisme secara
keseluruhan. Pada titik ini, perkembangan kapitalisme Indonesia yang
didengunkan dan dijalankan oleh Orde Baru telah menciptakan akumulasi
dan liberalisasi (dari) sumber daya agraria, dan oleh karena itu sangat
menyimpang dari kehendak awal para pendiri bangsa ini.
Tekad awal para pendiri bangsa ihwal land reform atau reforma
agraria secara umum sebagai upaya yang dilakukan—oleh pemerintah
dan masyarakat—dalam merombak, menata kembali bentuk–bentuk

Ilmu Agraria Lintas Disiplin 635