Page 33 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
P. 33
kepada masyarakat adat sehingga memicu amarah dari
masyarakat dan menyebabkan konflik semakin berlarut-larut.
Telah disebutkan dalam UUPA bahwa hukum agraria adalah
hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
negara. Jika memang benar bahwa lahan tersebut adalah
kepemilikan negara yang artinya kepentingan negara dan hukum
adat harus dikesampingkan, tetapi bukankah hendaknya juga
mempertimbangkan rasa kemanusiaan?
Antisipasi dalam mencegah kerusuhan yang terjadi pada
konflik ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang
dikomunikasikan dengan komunitas peduli masyarakat adat.
Selain itu, penyelesaian masalah hukum terkait bukti-bukti
kepemilikan lahan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu
sebelum meminta masyarakat adat meninggalkan rumah dan
lahan pertaniannya.
Pemerintah juga perlu memberikan solusi apabila ternyata
terbukti memang benar lahan tersebut milik pemerintah.
Keluarga, harta, dan mata pencaharian masyarakat adat
tergantung pada lahan dan tempat tinggal mereka tersebut.
Tidak mungkin masyarakat adat ditelantarkan begitu saja. Jika
memang, penggunaan lahan tersebut untuk kepentingan negara,
kepentingan negara yang manakah yang diutamakan? Bukankah
rakyat adalah kepentingan negara? Atau sebenarnya hanya
kepentingan oligarki semata? Pemerintah perlu membersihkan
coretan hitam ini dari wajah UU Agraria.
Kolaborasi antara komunitas peduli masyarakat adat, tokoh
adat, dan pemerintah diperlukan dalam penyelesaian masalah
ini. Peran tokoh adat dalam penyelesaian masalah terbukti pada
14 60 Tahun UUPA: Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
