Page 34 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
P. 34
konflik yang terjadi antara etnis Bugis dan Kailis di Kota Palu
(Kaddi dkk, 2013). Namun, tokoh adat sebagai opinion leader
(pemuka pendapat) tentu harus mendapat pendampingan dan
sosialisasi dari pemerintah, serta komunitas peduli masyarakat
adat agar opini yang disampaikan dapat menenangkan masyarakat
dan tidak memprovokasi.
Selain itu, diperlukan juga pembentukan Lembaga Lokal
Penyelesaian Konflik Agraria di setiap daerah. Bukan hanya
Lembaga skala nasional saja tetapi juga skala lokal. Hal ini
melihat dari penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Burundi,
Negara di Afrika yang banyak terdapat konflik di masyarakatnya.
Penyelesaian masalah di Burundi dilakukan oleh Lembaga Lokal
(Leeuwen, 2010). Mengadopsi ide dari Burundi, Indonesia dapat
membuat Lembaga Lokal Penyelesaian Konflik yang fokus pada
agraria. Lembaga ini dibuat menjembatani antara masyarakat adat
dengan pihak yang berkonflik sehingga Lembaga yang menaungi
konflik ini jelas. Dengan begitu, diharapkan penyelesaian masalah
dapat segera dilakukan.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membentuk Divisi
Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian Lembaga sejak
rapat pada 12 Juni 2019 yang dihadiri oleh 12 Kementerian
dan TNI/Polri (Indra, 2019). Akan tetapi, divisi tersebut masih
skala nasional. Diperlukan divisi skala lokal agar penanganan
konflik agraria lebih terstruktur dan komprehensif, mengingat
pada 1 tahun saja yakni tahun 2019 terdapat 279 kasus agraria
yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (Konsorsium
Pembaharuan Agraria, 2019).
Refleksi 60 Tahun UUPA 15
