Page 81 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Surat Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta kepada Paduka
Yang Mulia Presiden di Jogjakarta No.H 15/3/7, tanggal 28
April 1948 Perihal Pembubaran Panitia Tanah Conversie dan
Pembentukan Panitia Agraria
Surat ini menerangkan lahirnya Undang-undang No.13 tahun
1948, maka kewajiban diberikan kepada Panitia Tanah Conversie
telah selesai. Selain itu dibentuk panitia baru dengan tugas

meninjau soal persewaan tanah di daerah republik menurut
G.O.Stb. 1918 No.88 agar panitia ini diberi kewajiban lebih luas
meliputi agraria seluruhnya. Misalnya, memberi pertimbangan
pemerintah perihal hukum tanah, merancang dasar hukum
tanah dan perubahan peraturan lama, menyelidiki persoalan
hukum tanah. Susunan Panitia Agraria menurut usulan yang
diajukan sebagai berikut: Ketua merangkap anggota Sarimin
Reksodihardjo, Wakil Ketua R.G Hardjosoemantri, anggota
PBKNIP, PBKNIP wakil Sumatera, Mr. R. Soekardono, R.
Suradibrata, Ir. Danunagoro, K.R.T. Wirobumi, R.M.T.Mr
Atmoniningrat; Sekretaris: Mr. R. Sudarman Gandasubrata, M.
Sugiri. Surat ini tertanda Dr. Sukiman, Manteri Dalam Negeri. 90

Jenis Naskah: Surat Keterangan. Jumlah Halaman: 2 halaman.
Kata Kunci: panitia, hukum, tanah, persewaan, Conversie

Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948

Di dalam surat tersebut diputuskan membentuk Panitia Agraria
yang berkewajiban antara lain memberi pertimbangan kepada
pemerintah tentang hukum tanah, merancang dasar-dasar
hukum tanah, meracang perubahan, penggantian, pencabutan
peraturan dari sudut legislatif maupun praktek, menyelidiki soal
hukum tanah. Mengangkat sebagai Ketua, Sarimin Reksodihardjo;
Wakil Ketua, R. Gaos Hardjasoemantri; anggota, Sadjarwo, Abu

90 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

70 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria