Page 82 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 82
Umar, Mr. Tjat Siregar, Mr. Soekardono, R. Suradibrata, Ir.
Danunagoro, K.R.T. Wirobumi, R.M.t. Mr. Atmodiningrat, Mr.
A.G. Pringgodigdo; Sekretaris, R. Soedarman Gandasoebrata,
M Soegiri. Panitia tersebut diberi hak melakukan penyelidikan
atau memperoleh keterangan-keterangan pada semua tempat,
kantor, perusahaan. Untuk melakukan penyelidikan keluar
tempat, anggota Panitia Agraria berhak atas penggantian segala
biaya yang dikeluarkan atau disamakan dengan Pegawai Negeri
golongan kesatu. Selain itu mendapat uang duduk Rp.20,-
sehari. Tempat kedudukan panitia di Jogjakarta. Surat tersebut
ditetapkan di Jogjakarta tanggal 21 Mei 1948, tertanda Presiden
Republik Indonesia, Sukarno. 91
Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.
Kata Kunci: panitia, agraria, hukum, tanah, biaya
Putusan No.8 dari Panitia Agraria pada Rapat Pleno yang ke-2
tanggal 16-8-1948
Di dalam surat tersebut diputuskan mengajukan usulan kepada
P.J.M Presiden Republik Indonesia agar meninjau kedudukan
finansial dari kedua sekretaris (I dan II) dari Panitia Agraria
mengingat kewajiban sidang maupun penyelidikan disamakan
dengan anggota panitia. Perubahan tersebut diberi kekuatan
terhitung mulai saat berlakunya Penetapan Presiden tanggal 21
Mei 1948 No.16. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia
Agraria, S. Reksodihardjo, dan Sekretaris II, M. Soegiri, Jogjakarta
16 Agustus 1948. 92
Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.
Kata Kunci: finansial, panitia, sidang, pleno
91 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
92 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 71
