Page 179 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 179
PARTICIPATORY MAPPING:
RELASI KUASA DAN TRANSMISI NILAI - NILAI PERTANAHAN
(Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)
Aristiono Nugroho, Suharno, Wahyuni
Pendahuluan
Kegiatan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) di
suatu wilayah kota/kabupaten, yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan sering terkendala
oleh sumberdaya manusia yang terbatas. Sementara itu, diketahui bahwa banyak kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh kantor pertanahan selain IP4T, seperti PTSL (Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap), pengadaan tanah, reforma agraria, dan lain-lain.
Cara Mengatasi Masalah
Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan IP4T, maka
perlu partisipasi masyarakat yang meliputi pendataan dan pemetaan. Kegiatan ini berada dalam
ranah “participatory mapping”, yang dalam konteks IP4T disebut “IP4T-Partisipatif”, yaitu
pelaksanaan kegiatan IP4T yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kantor Pertanahan
Kabupaten Madiun telah melaksanakan IP4T-Partisipatif, yang meliputi 198 desa dan 8
kelurahan.
Urgensi Perubahan Kebijakan
Kebijakan yang berisi pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan IP4T perlu
diputuskan, agar terbuka peluang untuk merespon keterbatasan sumberdaya manusia di kantor
pertanahan. Selain itu, perubahan kebijakan dari IP4T menjadi IP4T-Partisipatif perlu
diputuskan, agar kegiatan ini mampu berkontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan kegiatan
lainnya, seperti PTSL, karena data dan peta IP4T-Partisipatif dapat digunakan sebagai data dan
peta kerja PTSL.
Urgensi Masalah
Issue Penting
Issue penting dalam masalah IP4T antara lain kemanfaatannya bagi kantor pertanahan
dan bagi pihak lain. Bila kemanfaatan IP4T hanya diperuntukkan bagi kantor pertanahan, maka
kegiatan ini tidak menarik bagi pihak lain, sehingga kantor pertanahan harus menanggung
segala sesuatunya sendiri. Sebaliknya, bila IP4T juga memberi manfaat bagi pihak lain, maka
pihak-pihak yang akan menerima manfaat tersebut akan tertarik mendukung, membantu, dan
bahkan melaksanakan IP4T.