Page 179 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 179

PARTICIPATORY  MAPPING:
                          RELASI  KUASA  DAN  TRANSMISI  NILAI - NILAI  PERTANAHAN
                                 (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)

                                         Aristiono Nugroho, Suharno, Wahyuni



             Pendahuluan
             Kegiatan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) di
             suatu  wilayah  kota/kabupaten,  yang  dilaksanakan  oleh  kantor  pertanahan  sering  terkendala

             oleh sumberdaya manusia yang terbatas. Sementara itu, diketahui bahwa banyak kegiatan yang
             harus  dilaksanakan  oleh  kantor  pertanahan  selain  IP4T,  seperti  PTSL  (Pendaftaran  Tanah
             Sistematik Lengkap), pengadaan tanah, reforma agraria, dan lain-lain.

             Cara Mengatasi Masalah
                   Untuk  mengatasi  keterbatasan  sumberdaya  manusia  dalam  pelaksanaan  IP4T,  maka

             perlu partisipasi masyarakat yang meliputi pendataan dan pemetaan. Kegiatan ini berada dalam
             ranah  “participatory  mapping”,  yang  dalam  konteks  IP4T  disebut  “IP4T-Partisipatif”,  yaitu
             pelaksanaan  kegiatan  IP4T  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Kantor  Pertanahan
             Kabupaten  Madiun  telah  melaksanakan  IP4T-Partisipatif,  yang  meliputi  198  desa  dan  8
             kelurahan.


             Urgensi Perubahan Kebijakan
                   Kebijakan  yang  berisi  pelibatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  IP4T  perlu
             diputuskan, agar terbuka peluang untuk merespon keterbatasan sumberdaya manusia di kantor
             pertanahan.  Selain  itu,  perubahan  kebijakan  dari  IP4T  menjadi  IP4T-Partisipatif  perlu
             diputuskan, agar kegiatan ini mampu berkontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan kegiatan

             lainnya, seperti PTSL, karena data dan peta IP4T-Partisipatif dapat digunakan sebagai data dan
             peta kerja PTSL.

             Urgensi Masalah
             Issue Penting

                   Issue penting dalam masalah IP4T antara lain kemanfaatannya bagi kantor pertanahan
             dan bagi pihak lain. Bila kemanfaatan IP4T hanya diperuntukkan bagi kantor pertanahan, maka
             kegiatan  ini  tidak  menarik  bagi  pihak  lain,  sehingga  kantor  pertanahan  harus  menanggung
             segala sesuatunya sendiri. Sebaliknya, bila IP4T juga memberi manfaat bagi pihak lain, maka
             pihak-pihak yang akan menerima manfaat tersebut akan tertarik mendukung, membantu, dan
             bahkan melaksanakan IP4T.
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184