Page 180 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 171

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah membahas issue ini dengan unsur pimpinan
dan unsur pelaksana di wilayah Kabupaten Madiun, dalam suatu kegiatan FGD (Focus Group
Discussion) pada 18 Oktober 2017 di Ruang “Kerja Bersama” Kantor Pertanahan Kabupaten
Madiun, yang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Madiun mendukung pelaksanaan IP4T-Partisipatif,
karena dapat membantu SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Kabupaten Madiun,
sebagai berikut:

a. Dalam konteks land values atau penilaian tanah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)
Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk menetapkan nilai
tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual);
b. Dalam konteks land use atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-
Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif
sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun;
c. Dalam konteks land development, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten
Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang
tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di

Kabupaten Madiun;

Akar Masalah
Ketika diketahui IP4T terkendala oleh keterbatasan sumberdaya manusia, dan
dipertanyakan kemanfaatannya bagi pihak lain (selain kantor pertanahan), maka sumberdaya

manusia dan kemanfaatan IP4T merupakan akar masalah yang perlu direspon. Sumberdaya
manusia yang terbatas telah dicarikan solusinya berupa pelibatan partisipasi masyarakat,
sedangkan kemanfaatan bagi pihak lain telah dicarikan solusinya berupa tindakan membangun
komunikasi, untuk menjelaskan secara detail manfaat IP4T-Partisipatif bagi semua pihak
(stakeholders).
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berupaya mengatasi akar masalah IP4T dengan

melaksanakan IP4T-Partisipatif, dan membangun komunikasi dengan Komandan Kodim
0803/Madiun, Kepala Kepolisian Resort Madiun, Kepala Kepolisian Resort Madiun Kota,
Perwakilan dari Lanud Iswahyudi Madiun. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten
Madiun, Kepala Seksi Hubungan Hukum, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kepala
Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan,
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.