Page 184 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 184
Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 175
penting yang berupa kemanfaatan IP4T, ternyata memiliki akar masalah berupa keterbatasan
sumberdaya manusia dan keterbatasan dana, sehingga pilihan kebijakan alternatif yang
tersedia adalah pelibatan partisipasi masyarakat (stakeholders). Oleh karena itu kebijakan
terpilih, yang berupa IP4T-Partisipatif harus segera dilaksanakan di seluruh Indonesia, agar
peta dan datanya dapat digunakan sebagai peta kerja dan data dalam pelaksanaan PTSL.
