Page 181 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

172 Himpunan Policy Brief

Implikasi Masalah
Bila sumberdaya manusia dalam pelaksanaan IP4T tidak diatasi, maka kantor pertanahan
wajib melaksanakan IP4T sendirian dalam kondisi sumberdaya manusia yang terbatas.
Demikian pula halnya dengan kemanfaatan, bila diketahui IP4T hanya bermanfaat bagi kantor
pertanahan, maka pihak lain tidak akan tertarik untuk mendukung pelaksanaan IP4T.
Akibatnya IP4T di wilayah kabupaten/kota akan membutuhkan waktu yang lama, padahal data
dan peta IP4T dibutuhkan bagi kelancaran pelaksanan PTSL.

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berhasil mengantisipasi masalah IP4T dengan
merubah IP4T menjadi IP4T-Partisipatif, yang melibatkan unsur pimpinan dan unsur
pelaksana di wilayah Kabupaten Madiun. Keberhasilan nampak dari adanya:
a. Peraturan Bupati Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun, yang pada Pasal 17 huruf h menyatakan, bahwa
ADD (Alokasi Dana Desa) dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan bidang
pemerintahan, antara lain: biaya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif;
b. Memorandum of Understanding (MoU) 6 November 2017 yang ditandatangani oleh

Pemerintah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resort
Madiun, Kepolisian Resort Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Madiun, yang berisi kesepakatan bersama untuk mendukung
pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
(IP4T) Partisipatif;

c. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/68 /KPTS/402.013/2018 tanggal 12 Februari 2018
tentang Tim Kerja Bersama Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah Partisipatif Tahun 2018.
d. Kesediaan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Madiun, untuk
melaksanakan IP4T-Partisipatif.

Pilihan Kebijakan
Kendala Kebijakan Saat Ini
Pelaksanaan IP4T saat ini terkendala oleh sumberdaya manusia yang terbatas, yang
hanya tersedia di kantor pertanahan. Selain itu, pelaksanaan IP4T juga terkendala oleh dana
yang terbatas, yang hanya mengandalkan dana APBN yang ada di kantor pertanahan. Kendala

lainnya adalah ketersediaan peta kerja, yang membutuhkan anggaran relatif besar untuk
pengadaannya.

Pilihan Kebijakan Alternatif
Oleh karena berbagai kendala pelaksanaan IP4T, maka dibutuhkan kebijakan alternatif
yang mampu mengatasi sumberdaya manusia yang terbatas (yang hanya tersedia di kantor

pertanahan), dan dana yang terbatas (yang hanya mengandalkan dana APBN yang ada di