Page 31 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

22 Himpunan Policy Brief

hutan tersebut menjadi dasar para pihak untuk mendapatkan hak atas tanah dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN. Secara garis besar alur kerja dari PPTKH Perpres No 88 Tahun
2017 terdapat dalam Gambar 1.

Gambar 1. Skema Alur Kerja Tim PPTKH (Perpres Nomor 88 Tahun 2017)

Permasalahan Yang Dihadapi

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian penguasaan tanah
dalam kawasan hutan berkisar pada permasalahan yuridis, permasalahan fisik dan
permasalahan sosial ekonomi.

1. Permasalahan Yuridis
Permasalahan yuridis yang paling dirasakan adalah ketidakpastian penguasaan tanah
oleh masyarakat. Bahkan beberapa kasus menunjukkan ketidakjelasan proses administrasi
pertanahan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, ada proyek Prona di Kabupaten Bengkayang
(Desa Belimbing, Kecamatan Lumar). Pada dasarnya animo masyarakat untuk mendaftarkan

tanahnya cukup tinggi, utamanya untuk bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat,
baik yang digunakan untuk permukiman maupun untuk pertanian/kebun masih berada
dalam kawasan hutan. Animo yang cukup tinggi tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya
ikut serta dalam Prona maupun pendaftaran tanah secara sporadis. Pada pelaksanaan Prona,

seluruh proses sudah selesai, bahkan tinggal mencetak sertipikat. Setelah diteliti kembali,
ternyata terdapat 20 bidang/berkas yang dinyatakan berada dalam kawasan hutan. Akhirnya
berkas-berkas tersebut dikembalikan dan tidak diproses pendaftaran tanahnya. Demikian
pula untuk pendaftaran tanah yang bersifat sporadis berdasarkan inisiatif warga masyarakat.
Pada akhirnya tidak dapat diproses karena teridentifikasi berada dalam kawasan hutan.
Permasalahan hukum yang lain terkait pada ketidakjelasan batas kawasan hutan,

utamanya hutan dengan status Hutan Lindung (HL). Masyarakat yang tidak tau batas