Page 33 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

24 Himpunan Policy Brief

BPKH, organ KLHK di daerah yang menangani pelaksanaan Inver-pun belum memiliki
anggaran yang memadai. Anggaran yang tersedia hanya anggaran sosialisasi Peta Indikatif
TORA, yang proses pembuatan petanya juga belum mendapatkan anggaran.
Pada level desa, ada peluang untuk mengalokasikan APB Desa untuk mendukung
kegiatan PPTKH. Tetapi pengalokasian anggaran tersebut juga harus disetujui oleh
pemerintah kabupatan melalui instansi terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
ataupun Bagian Pemerintahan Desa). Sistem dan mekanisme pengalokasian anggaran desa

untuk mendukung pelaksanaan PPTKH tersebut juga belum ada.
Pada level masyarakat, kewajiban mengajukan usulan pelepasan kawasan yang harus
disertai dengan berbagai persyaratan-pun tidak terlepas dari biaya. Pada saat sosialisasi Peta
Indikatif TORA, muncul keberatan sebagian warga masyarakat terhadap pengenaan biaya

yang harus ditanggung.

Berbagi Peran Untuk Mengakselerasi
Penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan perlu kerja kolaboratif antar stake
holder yang terlibat. Keterlibatan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-
masing stake holder. Secara prinsip beberapa hal yang harus diakselerasi antara lain:

1. Perlu dukungan pemerintah daerah secara nyata, agar proses PPTKH dapat berjalan dengan
baik;
2. Apabila skema PPTKH menggunakan apa yang ada dalam Perpres 88/2017 maka
prosedurnya akan lama dan berbelit;
3. Oleh karena itu perlu ada proses penyederhanaan, missal tanpa ada permohonan dan

kawasan yang terindikasi sudah dikuasai masyarakat dan masuk dalam kawasan hutan
BPKH mengeluarkannya secara ‘glondongan’;
4. Setelah dikeluarkan, masyarakat dan BPN melakukan identifikasi obyek dan subyek yang
menguasainya dan menindaklanjuti dengan pengukuran dan pemetaan bidang;
5. Setelah datanya diketahui, maka BPN melakukan redistribusi tanah pada kawasan hutan
dan menindaklanjuti dengan pendaftaran tanahnya.

Berbagi peran untuk mengakselerasi agenda penyelesaian penguasaan tanah pada
kawasan hutan untuk berbagai stake holder dapat dicermati pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Berbagi Peran dan Strategi Stake Holder dalam PPTKH
No Stake Holder Peran Strategi
1 Kantor Staf Presiden  Sebagai penggerak dan Mengintervensi
Pendorong Reforma Agraria Kebijakan Politik
dan PPTKH Presiden
2 Kementerian Koordinator  Ketua Tim PPTKH Pusat Men-drive
Perekonomian  Penyedia Perangkat Hukum Kementerian/Lembaga
Mengenai PPTKH yang terkait

3 Kementerian KLHK  Penyedia Lokasi Kawasan Memperkuat komitmen
Hutan pada kegiatan seluruh lembaga dan
PPTKH SDM di KLHK dan
 Menerbitkan Peta Indikatif Mengalokasikan
Alokasi TORA Anggaran secara