Page 38 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 29

Gambar 1. Penataan dan Hubungan Kelembagaan Reforma Agraria
Lintas-Sektor dan Multi-Level di tingkat Pusat dan Daerah

“Strategi Kue Wingko” dalam pelaksanaan reforma agraria
Ketiga konsep di atas sebenarnya memiliki persamaan dan mengerucut pada satu
pendekatan dalam pelaksanaan reforma agraria, yakni pendekatan yang menekankan
suksesnya kebijakan reforma agraria yang sangat ditentukan oleh kekuatan dari dua sisi:
matang dari atas dan matang dari bawah. Konsep ini dipinjam dari Saturnino M. Borras (1998,

2001, 2007). Interaksi simbiotik antara kelompok masyarakat otonom dari bawah dengan
kelompok pemerintah yang reformis dari atas melahirkan strategi yang menjanjikan bagi
keberhasilan reforma agraria dalam menghadapi subyek-subyek penguasa tanah dan tanah-
tanah yang disasar untuk menjadi obyek reform. Strategi ini ia istilahkan sebagai bibingka
strategy dalam pengalaman pelaksanaan land reform di Filipina yang sebenarnya ia meminjam

dari istilah Jonathan Fox (1993) berupa sandwich strategy dalam pengalaman Mexico, atau saya
sebut di sini “strategi kue wingko” untuk konteks Indonesia. Kue wingko ini bisa menjadi
matang karena dipanaskan dari atas dan dari bawah. Kesimpulan itu berkesesuaian dengan
yang dinyatakan Wiradi (2000, 181-182) bahwa syarat keberhasilan reforma agraria, dua
diantaranya adalah adanya kemauan politik dari elit penguasa dan partisipasi aktif dari
organisasi rakyat/tani yang pro-reform.

Proses dan dinamika pelaksanaan kebijakan reforma agraria
Kebijakan reforma agraria di Kabupaten Sigi berproses dan berlangsung sebagaimana
berikut.
1. Pada tingkat Daerah (Pemerintah Kabupaten, Masyarakat Sipil dan Pemerintah Desa)

a. Memasukkan agenda reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi 2016-2021, dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten (RKPD) 2017
b. Memasukkan agenda reforma agraria dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun 2017. Pada tahap persiapan (2016) pemerintah daerah telah
membelanjakan Rp 700 juta, dan tahun 2017 dianggarkan Rp 1,2 miliar dalam APBD