Page 39 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 39

30    Himpunan Policy Brief


                c.  Membentuk  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA)  Kabupaten  Sigi  melalui  Surat
                   Keputusan Bupati (2017) dan telah menyusun peta jalan (road map) pelaksanaan reforma
                   agraria  (2017).  GTRA  terdiri  dari  gabungan  unsur  pemerintah  daerah,  kementerian  di
                   tingkat daerah dan masyarakat sipil.
                d.  Mengidentifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari kawasan hutan
                   dan  non-kawasan  hutan  serta  Subyek  penerimanya  (2017)  berdasarkan  pemetaan
                   partisipatif dan berasal dari usulan masyarakat di level tapak. Pemetaan ini dilaksanakan

                   oleh  GTRA  Desa  dan  pendampingan  dari  CSO,  dengan  menggunakan  anggaran  Dana
                   Desa sebesar rata-rata 15 juta/desa. Pembentukan GTRA Desa serta penggunaan anggaran
                   Dana Desa didasarkan pada Surat Keputusan Bupati.
                e.  Usulan  potensi  Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  dihimpun  dari  bawah,  desa-demi  desa,

                   dengan  Berita  Acara  Penetapan  TORA  per-desa  yang  diotorisasi  oleh  GTRA  Desa
                   sekaligus pemerintah desa.
                f.  Mengusulkan  dan  menyerahkan  data  dan  peta  Tanah  Obyek  Reforma Agraria  (TORA)
                   dan  Perhutanan  Sosial  (PS)  kepada  pemerintah  pusat.  Program  prioritas  kebijakan
                   reforma  agraria  Sigi  didahului  dengan  pemetaan  bersama  masyarakat  yang  difasilitasi
                   oleh GTRA kabupaten terhadap beberapa wilayah sebagai berikut (Usulan TORA 2017):

                   (1) HGU PT. Hasfram Sulawesi yang secara fisik telah terlantar, (2) Eks-HGU Perusahaan
                   Daerah Sulawesi Tengah, (3) APL yang telah digarap oleh masyarakat. Kesemuanya ini
                   diusulkan  oleh  GTRA  dalam  skema  Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  (TORA)  dan
                   Perhutanan  Sosial  (PS)  kepada  pemerintah  pusat.  Penyerahannya  dilaksanakan  kepada
                   Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan

                   Kehutanan,  serta  disaksikan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Badan
                   Informasi Geospasial, dan Kantor Staf Presiden (3 Oktober 2017).
                g.  Menyusun  Dokumen  Rancangan  Kerja  Integratif  Pemerintah  Kabupaten  Sigi  untuk
                   Keberlanjutan Program Reforma Agraria (18 April 2018).



























                        Gambar 2. Dokumen tebal Usulan Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44