Page 34 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 25

 Anggota dari Tim PPTKH memadai
dan Tim Inver
 Melalui BPKH dengan Tim
Inver sebagai pelaksana
Inventarisasi dan Verifikasi
PPTKH
 Turun serta merumuskan
pola penyelesaian PTKH
 Melalui Dirjen Planologi
melakukan tata batas
kehutanan hasil dari PPTKH
 Mengalokasikan anggaran
4 Kementerian ATR/BPN  Bagian dari Tim PPTKH Memperkuat komitmen
 Anggota Tim Inver seluruh lembaga dan
 Melaksanakan kegiatan SDM di KLHK dan
PPTKH dilapangan Mengalokasikan
 Peran utama Kementerian Anggaran secara
ATR/BPN kegiatan pasca memadai
PPTKH yakni sertipikasi
tanah dengan legaliasasi
aset dan redistribusi tanah
 Mengalokasikan anggaran
5 Pemerintah Provinsi  Sebagai ketua harian Memimpin
Reforma Agraria di Provinsi implementasi kebijakan
 Sebagai pembentuk Tim di lapangan pada level
Inver di Provinsi provinsi dan
 Sebagai perantara antara mengalokasikan
Tim Inver di Provinsi anggaran
dengang Tim PPTKH Pusat
 Mengalokasikan anggaran
pendamping
6 Pemerintah  Sebagai pendorong PPTKH Memimpin
Kabupaten/Kota di daerah implementasi kebijakan
 Perantara antara Tim Inver di lapangan pada level
dengan masyarakat kabupaten/kota dan
 Perantara data dan mengalokasikan
informasi antara Tim anggaran
PPTKH, Tim Inver dan
Masyarakat
7 Pemerintah Desa  motor penggerak utama Mengkonsolidasikan
untuk kegiatan PPTKH stake holder desa dan
 Melakukan pendataan awal manyiapkan anggaran
mengenai penguasaan
dalam kawasan hutan
 Melakukan pengumpulan
data yuridis untuk
permohonan PPTKH
 Menyediakan pembiayaan
level desa
8 NGO/Ormas  Pendorong dari pihak luar Menguatkan dan
dalam kegiatan PPTKH peningkatkan partisipasi
 Pengawasan eksternal untuk masyarakat
terselenggaranya PPTKH
yang maksimal
9 Masyarakat  Sebagai subjek dari PPTKH Meningkatkan kapasitas
 Mengikuti kegiatan PPTKH dan partisipasi
dan melakukan masyarakat
permohonan pelepasan
kawasan hutan dalam
kegiatan PPTKH