Page 40 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 40
Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 31
2. Pada tingkat Kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
a. Bekerja dengan kerangka regulasi, yang terdiri dari Perpres 88 Tahun 2017; Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam kawasan
Hutan; Peraturan MenLHK no. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah
Objek Reforma Agraria; Keputusan MenLHK No. SK. 3154/Menlhk-
PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk TORA
Revisi 2, target penyelesaian Di Prov. Sulteng seluas ± 135.671 Ha (Kab. Sigi seluas ± 14.864
Ha. Terdiri dari inver ± 10.027 Ha dan non inver ± 4.837 Ha); Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah No.522/518.2/DIS.HUT-G.ST/2017 tentang Pembentukan Tim
Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi
Tengah, terbentuknya Tim Inver PTKH melalui SK Sulawesi Tengah No.
522/518.2/DIS.HUT-G.ST/2017.
b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi RAPS.
3. Perbedaan yang tajam antara Usulan TORA GTRA dengan Hasil Inver BPKH KLHK
a. Pada tahap awal BPKH KLHK bekerja dengan cara memverifikasi data Usulan TORA
GTRA dengan data Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan (revisi II) sesuai Kepmenlhk
No. SK. 3154/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018.
b. Terdapat perbedaan tajam antara keduanya dalam hal sebaran lokasi: jumlah desa yang
mengusulkan dan yang tidak mengusulkan, jumlah penduduk pemohon, lokasi usulan
yang berada di dalam atau di luar peta indikatif, dan konsekuensi luasan yang dihasilkan.
TORA Usulan GTRA (Surat Peta Indikatif Hasil Inver
Bupati Sigi Nomor: 590/ 6660/ sesuai SK KLHK
Adpum-Setda, 8 Agustus 2018) 3154
Luas (ha) Inver ± 10.027, non
inver ± 4.837
Lokasi 10 kecamatan 13 kecamatan dari Di dalam Peta Indikatif: 9
15 kecamatan kecamatan
Di luar Peta Indikatif: 10
kecamatan
Lokasi Desa 46 desa 59 desa Di dalam Peta Indikatif: 26
desa
Di luar Peta Indikatif: 20
desa
Hasil Pengajuan 26 desa telah mengajukan, 33 yang belum/tidak mengajukan
Jumlah pemohon: 2.268 Orang
Dinyatakan lengkap melalui inver: 9 pemohon di 2 Desa (Waturalele dan Doda)
Sumber: diolah dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Hasil
Evaluasi Usulan Sumber TORA Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Sigi, 19 September 2018
c. Tabel di atas menyajikan hasil inver secara administratif yang dilakukan oleh BPKH
dengan memeriksa kelengkapan administratif dokumen Usulan yang disesuaikan dengan
