Page 6 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 6

PENGANTAR
                                KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL



             Himpunan policy brief sejumlah 27 judul ini tersusun ke dalam 10 tema. Tema-tema tersebut

             terdiri dari (1) Penataan Tanah Kampung Budaya;  (2) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial;
             (3)  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum;  (4)  Eksistensi  Tanah  Adat,  Perubahan  dan
             Pengaturannya;  (5)  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap;  (6)  Kadaster  untuk  Berbagai
             Tujuan; (7) Neraca Penatagunaan Tanah; (8) Penataan dan Status Tanah Pasca Tambang; (9)

             Merintis Pembentukan Bank Tanah; (10) Pemetaan Partisipatif.
                   Berbagai tema yang didalami melalui penelitian para dosen Sekolah Tinggi Pertanahan
             Nasional  tersebut  diproyeksikan  dari  capaian  penelitian-penelitian  sebelumnya,  pemeriksaan
             secara cermat terhadap tema-tema serta lokasi penelitian apa yang belum pernah dikaji oleh
             lembaga,  didesain  dengan  menangkap  kebutuhan  serta  urgensitas  yang  berkembang  di
             masyarakat,  serta  disusun  berdasarkan  rencana  strategis  nasional  Kementerian  Agraria  dan

             Pertanahan/BPN RI.
                   Policy  brief  ini  dihasilkan  dari  penelitian  tahun  2015  hingga  2019,  dan  tidak  termasuk
             penelitian-penelitian  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang  telah  disajikan  dalam  bentuk
             publikasi  monografi  yang  bisa  diakses  secara  bebas  melalui  website  Pusat  Penelitian  dan
             Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

                   Dengan disajikan dalam bentuk policy brief ini diharapkan hasil-hasil penelitian tersebut
             dapat secara cepat diperoleh sari-pati temuan informasi, analisa permasalahan dan rekomen-
             dasi kebijakannya, sehingga dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan lebih lanjut utama-
             nya di internal Kementerian Agraria dan Pertanahan/BPN RI.



                                                                                Yogyakarta, Oktober 2019

                                                                            Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11