Page 11 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PERMASALAHAN PENGUASAAN TANAH KAMPUNG TUA KOTA BATAM

Tanjung Nugroho, Tjahjo Arianto, dan Eko Budi Wahyono

Ringkasan Eksekutif
Suatu perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan
regulatif, sesungguhnya mengandung kebebasan dan kesamaan bagi semua orang. Pengakuan

itu memperlihatkan adanya kesadaran sosial yang mendasar, bahwa kebebasan dan kesamaan
adalah nilai yang sifatnya tidak dapat dikorbankan. Konsep keadilan yang berakar dari prinsip
hak mengandung arti bahwa semua orang tidak harus diperlakukan sama tanpa
memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang ada pada setiap individu. Ketidaksamaan
dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan apabila kebijakan yang dikeluarkan

demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.
Konsep di atas memberi tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati
hidup yang layak. Kekuatan daripada keadilan terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan
dibenarkan sepanjang memberikan keuntungan bagi semua pihak, dan sekaligus memberi
prioritas pada kebebasan. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan
demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Ketidaksamaan dalam

nilai sosial dan ekonomi tidak harus diartikan sebagai suatu ketidakadilan. Dikatakan adil
apabila setiap orang memiliki apa yang ia berhak atasnya. Namun, dalam suatu masyarakat
kemungkinan terjadi keterbatasan sumber atau kelangkaan benda, sehingga asas historis dan
pemilikan hak saja tidak menciptakan keadilan. Setiap orang memiliki suatu hak tehadap
sesuatu benda yang telah dimilikinya, selama pemilikan oleh orang itu tidak memperburuk

situasi daripada orang-orang lain, maka akan dikatakan adil.
Sementara itu kebutuhan untuk menemukan suatu dimensi hak asasi manusia (HAM)
dalam proses pembangunan telah diakui oleh berbagai negara dan organisasi internasional.
Semakin banyak digunakan kriteria HAM dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi
program-program pembangunan. Kecenderungan ini menunjukkan pergeseran yang berarti
dari keadaan sebelumnya yang menganggap HAM dan pembangunan sebagai dua hal yang

terpisah. Hal ini berarti Negara cenderung tidak mengintegrasikan pertimbangan HAM ke
dalam program-program pembangunannya, dan kurang bertanggung jawab terhadap
implikasinya. Pendekatan baru yang melibatkan dimensi HAM ini perlu diterapkan pada
tataran kebijakan dan operasional. Beberapa bukti menunjukkan bahwa hak masyarakat adat
dapat diberikan porsi yang lebih besar dalam pembentukan dan penerapan program-program

pembangunan yang berdampak terhadap mereka. Hal ini bisa menghasilkan diintegrasikannya
hak masyarakat adat ke dalam program pembangunan yang sistematik, karena masyarakat adat
cenderung akan menjadi kaum yang paling miskin dan termarginalkan dalam proses