Page 7 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 7
DAFTAR ISI
Pengantar Ketua STPN
Daftar Isi
I Penataan Tanah Kampung Budaya
1. Permasalahan Penguasaan Tanah Kampung Tua Kota Batam 2
II Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
1. Mempercepat Agenda Reforma Agraria: Tantangan Kedepan 13
2. Berbagi Peran dalam Penyelesaian Penguasaaan Tanah dalam Kawasan
Hutan 19
3. Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Reforma
Agraria di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah 26
4. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Melalui Skema
Reforma Agraria 34
5. Reforma Agraria: Threat dan Treatment untuk Kesejahteraan dan
Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur) 42
6. Penguatan Hak Atas Tanah dengan Reforma Agraria (Studi di
Rejanglebong Bengkulu) 45
III Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
1. Urgensitas Dokumen Perencanaan sebagai Solusi Permasalahan
Pengadaan Tanah 53
2. Peran Data Perencanaan dalam Penetapan Lokasi untuk Pengadaan
Tanah 59
3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus 67
4. Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Pengadaan Tanah
Skala Kecil di Jawa Barat) 71
IV Eksistensi Tanah Adat, Perubahan dan Pengaturannya
1. Tanah Adat sebagai Obyek Pengadan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum 80
2. Praktek Pengakuan Tanah “Druwe Desa Pakraman” dalam Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali 84
3. Hambatan Percepatan Pendaftaran Tanah di Tanah Ulayat Sumatera
Barat 93
4. Pengakuan dan Perlakuan Tanah Adat dalam Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah di Provinsi Bengkulu 98
5. Karakteristik Tanah Adat di Indonesia: Dinamika Masyarakat Hukum
Adat dan Tanah Ulayat di Nusa Tenggara Timur 104