Page 8 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia vii

6. Dilema Pengakuan Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 111
7. Perubahan Eksistensi Tanah Adat di Ambon, Maluku 120

V Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
1. Kajian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Kota Bandung 140
2. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL): Sinkronisasi
Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaannya di Kantor
Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung 145

VI Kadaster untuk Berbagai Tujuan
1. Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community
Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) 150
2. Studi Pengembangan Kadaster Multiguna di Kota Surakarta 154

VII Neraca Penataagunaan Tanah
1. Manfaat Neraca Penatagunaan Tanah dalam Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah 162

VIII Penataan dan Status Tanah Pasca Tambang
1. Penataan Penguasaan Tanah Pasca Tambang 167
2. Penegasan Status Hukum Tanah Pasca Tambang 171

IX Merintis Pembentukan Bank Tanah
1. Pembentukan Bank Tanah dan Permasalahannya di Indonesia 177

X Pemetaan Partisipatif
1. Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai
Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur) 183