Page 296 - Berangkat Dari Agraria

BAB VII 273
Geliat Kebijakan Kehutanan
menyiapkan data obyek dan subyek lengkap dan akurat. Bantu
masyarakat dalam penyiapan informasi sosial ekonomi dan peta
wilayah adat untuk diproses pemerintah.

Pendamping masyarakat mendorong penguatan komitmen
pemerintah dan pemerintah daerah guna menghadirkan syarat
pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya. Masyarakat adat
sebagai subyek utama harus melanjutkan dan meningkatkan
perjuangan. Mendapatkan SK pengakuan hutan adat jadi pintu
masuk pemberdayaan ekonomi, budaya, politik, dan ekologi
masyarakat. Peran aktif masyarakat yang kuat, solid, dan terpercaya
diperlukan.
Tahun 2023 ini kita memasuki tahun politik. Sejumlah
agenda politik praktis Pemilu 2024 perlu diantisipasi supaya tidak
mengganjal percepatan penetapan hutan adat. Politik praktis dapat
memengaruhi pelaksanaan agenda-agenda strategis, seperti reforma
agraria dan perhutanan sosial. Semua pihak harus tetap fokus
mengurus agenda-agenda strategis kebangsaan dan kerakyatan.
Memperkuat kedaulatan dan keberdayaan masyarakat adat, jangan
mengendur.
Pemberdayaan masyarakat setelah SK Hutan Adat dan SK
Perhutanan Sosial lainnya telah menjadi agenda prioritas pemerintah.
Konsolidasi lintas kementerian/lembaga/dinas (K/L/D) dalam
penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam reforma
agraria dan perhutanan sosial dilakukan agar program, kegiatan, dan
anggaran lintas K/L/D diarahkan ke lokasi-lokasi tersebut.

Langkah penting
Agar penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat berjalan
baik, dianjurkan beberapa langkah berikut. Pertama, masyarakat
adat berkonsolidasi dan mengembangkan kemampuan bekerja
bersama membangun ekonomi rakyat. Kemandirian ekonomi
menjadi tujuan bersama dari komunitas dengan mengembangkan
pertanian pangan rakyat untuk kedaulatan pangan.