Page 297 - Berangkat Dari Agraria

274 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Kedua, pendamping membantu dan mendampingi masyarakat
adat dalam merevitalisasi nilai-nilai adat dan budayanya. Semangat
gotong royong diperkuat. Budaya kerja bersama diperkuat sebagai
salah satu identitas budaya bangsa yang bermartabat dalam segi
kebudayaan.

Ketiga, perlu dikembangkan kesadaran bersama di bidang
politik. Berdaulat dalam politik kebangsaan hendaknya diwujudkan
dalam pikiran, sikap, dan tindakan warga. Kedaulatan politik rakyat
bisa ditempuh dengan adanya utusan dalam kontestasi politik 2024.
Konstitusi kita menggariskan kedaulatan di tangan rakyat.

Keempat, didorong identifikasi kebudayaan masyarakat adat di
semua daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia.
Termasuk di dalamnya perlu diidentifikasi wilayah-wilayah adat
secara komprehensif untuk mengetahui potensi tanah dan hutan
adat.

Kelima, strategi kerja bersama antara organisasi yang
menghimpun masyarakat adat, pemerintah, dan DPR untuk
memperkuat hak atas identitas budaya dan pengakuan atas wilayah
adatnya perlu terus dikembangkan, termasuk melalui penyusunan
RUU Masyarakat Adat.

Kolaborasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat
dikerjakan bersama kekuatan sosial politik pro-rakyat. Semua
dilakukan guna memperkuat kedaulatan politik, kemandirian
ekonomi, dan kebudayaan rakyat yang bermartabat se-Nusantara.*

7.10. Menggenjot Perhutanan Sosial 82
Ketika usia pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo
tinggal 16 bulan, Presiden meneken Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan
Perhutanan Sosial (30 Mei 2023). Regulasi yang menggenjot
perhutanan sosial. Yang dimaksud Percepatan Pengelolaan PS
menurut Perpres ini adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/

82 Sekretariat Kabinet, 20 Juli 2023.