Page 302 - Berangkat Dari Agraria

BAB VIII 279
Kondisi dan Dampak Ekologi

8.1. Reforma Agraria dalam Kebijakan Satu Peta 83
Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy telah menjadi
kepedulian utama dan kegiatan penting yang diprioritaskan
pemerintah sejak dicetuskan Jokowi dalam Nawacita (2014). Untuk
itu, telah diterbitkan Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 2016-2019 sebagai dasar hukum
bagi pelaksanaannya. Kebijakan ini lahir dilatari masalah tumpang
tindih peta antar-sektor pembangunan. Hal ini, selain menimbukan
ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembagunan,
juga menyebabkan konflik antar lembaga yang masing-masing
memiliki kewenangan dalam hal pemetaan. Untuk itu, presiden
menghendaki kebijakan satu peta yang dapat mengitegrasikan
sistem data, informasi dan peta untuk pembangunan yang sinergis
dan berkeadilan.

Selain kebijakan satu peta, presiden juga memprioritaskan
reforma agraria sebagai program prioritas untuk mengatasi
ketimpangan ekonomi berbasis pemerataan. Perpres No. 86/2018
tentang Reforma Agraria ditandatangani 24 September. Salah satu
syarat berhasil dari program reforma agraria adalah tersedianya data
dan informasi mengenai obyek secara lengkap dan akurat. Di sinilah
letak pentingnya dari peta mengenai obyek reforma agraria.
Bagaimana perkembangan kebijakan satu peta dikaitkan dengan
pelaksanaan program reforma agraria? Mungkinkah reforma agraria
diintegrasikan dalam kebijakan satu peta?

Perkembangan kebijakan satu peta
Dalam catatan Agung Hikmat (Tim Kebijakan Satu Peta –
Kantor Staf Presiden), sejak 2016 diketahui bahwa Kebijakan Satu
Peta telah berjalan dengan koordinasi di bawah Kementerian
Koordinator Bidang Ekonomi bersama Badan Informasi Geospasial.
Pada perkembangannya, sejak 2016 sampai akhir 2018, Kebijakan
Satu Peta telah berhasil melakukan konsolidasi terhadap 85 peta
tematik yang dihasilkan oleh 19 Kementerian. Konsolidasi yang

83 Kabar JKPP, Edisi Juni 2019.