Page 307 - Berangkat Dari Agraria
P. 307

284  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             ijin konsesi-konsesi  yang menyingkirkan hak  rakyat  atas  tanah.
             Kementerian ATR/BPN  diminta  segera  memprores redistribusi
             dan legalisasi bagi  tanah-tanah bekas kawasan hutan yang sudah
             dilepaskan Kementerian LHK, termasuk yang sudah diusulkan oleh
             masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

                 Kementerian LHK diminta untuk mempercepat penetapan hutan
             adat sebagai bagian dari Perhutanan Sosial, khususnya memastikan
             pengakuan wilayah-wilayah adat  yang  sudah ada  pendataan dan
             pemetaan  lapangan,  dan  sudah  melalui  proses  legislasi  di  daerah
             untuk segera dilakukan. Para menteri dan jajarannya sangat penting
             untuk menjadikan percepatan redistribusi TORA, penetapan hutan
             adat, hutan sosial di wilayah gambut, dan penanganan/penyelesaian
             konflik agraria  –khususnya di  bidang pertanahan dan  kehutanan,
             sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria sebagaimana diatur
             Perpres 86/2018.
                 Penting juga untuk mengembangkan tata laksana penanganan
             dan  penyelesaian  konflik agraria dengan  pendekatan  legal-
             formal, sosio-historis,  dan sosio-kultural secara  terpadu.  Menko
             Perekonomian sebagai  Ketua Tim  Reforma Agraria penting untuk
             mengkordinasikan percepatan redistribusi TORA, penetapan hutan
             adat, dan  penanganan/penyelesaian  kasus-kasus  konflik agraria
             yang ada di semua sektor yang saling terkait.


             Integrasi reforma agraria dalam Kebijakan Satu Peta?
                 Apa pentingnya kebijakan satu peta dalam pelaksanaan reforma
             agraria?  Bagaimana  meletakan agenda-agenda  reforma agraria
             dalam kebijakan  satu  peta?  Penulis menyampaikan  gagasan ini
             sebagai ide awal untuk didiskusikan lebih dalam dengan para pihak.
             Setidaknya  terdapat  beberapa  jenis peta  yang  dibutuhkan untuk
             mendukung pelaksanaan  reforma  agraria  dan perhutanan  sosial.
             Peta yang dimaksud penting untuk mengetahui kondisi penguasaan
             dan pemilikan  tanah  yang  aktual  maupun untuk  mengetahui
             sebaran dari capaian kegiatan redistribusi dan legalisasi tanah serta
             perhutanan sosial yang aktual.
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312