Page 305 - Berangkat Dari Agraria
P. 305
282 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN, untuk mengimbangi prestasi legalisasi
yang mencapai lebih 12 juta bidang (2015-2019).
Sementara itu, reforma agraria juga dijalankan dengan
memberikan akses pemanfaatan hutan kepada rakyat melalui lima
skema perhutanan sosial. Per September 2018, ada 4.880 Ijin/Hak
telah terbit untuk 476.113 KK, luas total 2.007.557 Ha, termasuk di
dalamnya pengakuan 27.950 Ha hutan adat milik masyarakat adat
(Kompas, 10 Mei 2019).
Terdapat tantangan besar dalam kegiatan redistribusi tanah,
terutama kaitannya dengan kehutanan. Pelaksanaan reforma agraria
dengan pemanfaatan tanah di kawasan hutan selama ini dijalankan
melalui dua skema, yakni: (1) perubahan tata batas kehutanan dan/
atau pelepasan kawasan hutan untuk menjadi obyek redistribusi
tanah obyek reforma agraria (TORA), dan (2) perhutanan sosial
melalui skema hutan adat dan skema perhutanan sosial lainnya.
Padahal, reforma agraria sudah menjadi kebijakan nasional
yang operasional sebagaimana diatur dalam Perpres 86/2018 tentang
Reforma Agraria, dan penyediaan TORA dari kawasan hutan diatur
Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam
Kawasan Hutan. Namun pada kenyataannya, kegiatan redistribusi
tanah dari bekas kawasan hutan yang targetnya 4,1 juta hektar
dalam lima tahun (2015-2019) pencapaiannya masih sangat minim.
Demikian halnya dengan pencapaian penetapan hutan adat dan
hutan sosial di wilayah gambut sebagai bagian dari skema perhutanan
sosial juga masih sangat lambat.
Di sisi lain, sengketa tanah atau konflik agraria masih terus
terjadi. Sejak 2016-2018, KSP telah menerima pengaduan masyarakat
sebanyak 555 kasus di sektor perkebunan, kehutanan, infrastruktur,
pertambangan, transmigrasi, dan sebagainya. Luas tanah yang
dipersengketakan tak kurang dari 421.671,72 hektar, dan 106.803 KK
rakyat sebagai korban.
Kegiatan redistribusi tanah obyek reforma agraria dari bekas
kawasan hutan dan kegiatan pengakuan hutan adat sebagai bagian