Page 305 - Berangkat Dari Agraria
P. 305

282  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             Menteri ATR/Kepala  BPN, untuk  mengimbangi prestasi  legalisasi
             yang mencapai lebih 12 juta bidang (2015-2019).

                 Sementara  itu,  reforma agraria  juga dijalankan dengan
             memberikan akses pemanfaatan hutan kepada rakyat melalui lima
             skema perhutanan sosial. Per September 2018, ada 4.880 Ijin/Hak
             telah terbit untuk 476.113 KK, luas total 2.007.557 Ha, termasuk di
             dalamnya pengakuan 27.950 Ha hutan adat milik masyarakat adat
             (Kompas, 10 Mei 2019).

                 Terdapat tantangan  besar  dalam  kegiatan  redistribusi  tanah,
             terutama kaitannya dengan kehutanan. Pelaksanaan reforma agraria
             dengan pemanfaatan tanah di kawasan hutan selama ini dijalankan
             melalui dua skema, yakni: (1) perubahan tata batas kehutanan dan/
             atau  pelepasan  kawasan  hutan  untuk  menjadi  obyek  redistribusi
             tanah obyek  reforma agraria  (TORA), dan  (2)  perhutanan  sosial
             melalui skema hutan adat dan skema perhutanan sosial lainnya.

                 Padahal,  reforma  agraria  sudah menjadi  kebijakan nasional
             yang operasional sebagaimana diatur dalam Perpres 86/2018 tentang
             Reforma Agraria, dan penyediaan TORA dari kawasan hutan diatur
             Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam
             Kawasan Hutan. Namun pada kenyataannya, kegiatan redistribusi
             tanah  dari bekas kawasan hutan  yang  targetnya 4,1  juta hektar
             dalam lima tahun (2015-2019) pencapaiannya masih sangat minim.
             Demikian  halnya dengan  pencapaian  penetapan  hutan adat dan
             hutan sosial di wilayah gambut sebagai bagian dari skema perhutanan
             sosial juga masih sangat lambat.
                 Di  sisi lain,  sengketa  tanah  atau konflik  agraria masih  terus
             terjadi. Sejak 2016-2018, KSP telah menerima pengaduan masyarakat
             sebanyak 555 kasus di sektor perkebunan, kehutanan, infrastruktur,
             pertambangan, transmigrasi,  dan  sebagainya.  Luas tanah  yang
             dipersengketakan tak kurang dari 421.671,72 hektar, dan 106.803 KK
             rakyat sebagai korban.
                 Kegiatan  redistribusi  tanah obyek  reforma agraria dari  bekas
             kawasan hutan dan kegiatan pengakuan hutan adat sebagai bagian
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310