Page 308 - Berangkat Dari Agraria

BAB VIII 285
Kondisi dan Dampak Ekologi
Jenis peta yang pertama adalah peta dan data yang terbuka
mengenai status pemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan: (1)
Hak Guna Usaha dari perkebunan dan Hak Guna Bangunan atas
perusahaan swasta dan negara, baik yang masih aktif maupun yang
sudah berakhir untuk melihat potensi tanah untuk redistribusi
sebagai obyek utama reforma agraria, (2) Bidang-bidang tanah
yang belum terdaftar dan/atau belum memiliki sertipikat untuk
mengetahui target dari kegiatan legalisasi tanah bagi pemerintah,
dan (3) Potensi kepemilikan tanah komunal berdasarkan hak
kepemilikan bersama bagi masyarakat adat untuk melengkapi peta
indikatif hutan adat yang disusun kementerian di bidang kehutanan.

Jenis peta dan data kedua mengenai: (1) Tanah hasil redistribusi
atas tanah obyek reforma agraria yang sumbernya berasal dari bekas
kawasan hutan yang dilepaskan, bekas HGU atau HGB dan tanah
negara lainnya untuk mengenai sebaran capaian dari redistribusi
tanah, (2) Sertipikat Hak Milik, termasuk dan terutama yang sudah
berhasil diterbitkan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis
lengkap (PTSL) untuk mengetahui sebaran capaian dari kegiatan
legalisasi tanah, dan (3) Tanah komunal dengan hak kepemilikan
bersama atau adat yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam
rangka pengakuan dan penguatan wilayah adat serta hak masyarakat
adat dalam reforma agraria.
Adapun jenis peta dan data ketiga terkait potensi dan sebaran
capaian dari kegiatan perhutanan sosial: (1) Peta ijin atau konsesi
kehutanan, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir
untuk mengetahui potensi kawasan hutan yang bisa dilepaskan
dan/atau ditata batas untuk menjadi TORA maupun untuk areal
perhutanan sosial, (2) Sebaran capaian perhutanan sosial dalam
skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan
Kehutanan, Hutan Desa, dan Hutan Adat, dan (3) Sebaran areal bekas
kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan/atau ditata batasnya
untuk dijadikan TORA, sebagain bagian dari upaya pengakuan
negara atas wilayah adat dan masyarakat adat.