Page 303 - Berangkat Dari Agraria

280 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
dimaksud memastikan peta yang dihasilkan oleh kementerian
memiliki skala yang sama dan menggunakan basis peta dasar yang
sama. Tanpa proses tersebut, proses overlay di antara peta sektor
tidak menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Pada tangal 11 Desember 2018 yang lalu, presiden meresmikan
Geoportal Kebijakan Satu Peta sebagai kanal berbagi pakai peta-peta
pemerintah yang akurat. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia
merdeka, publik dan pemerintah mengetahui secara presisi potret
tumpang tindih pemanfaatan lahan yang tengah terjadi. Tercatat 7,7
hektar atau 19,8% wilayah Kalimantan memiliki status pemanfaatan
lahan yang tumpang tindih. Sementara di Sumatera diketahui 13.3%
lahan memiliki status tumpang tindih.
Pada titik capaian ini, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu
diselesaikan, antara lain penyelesaian tumpang tindih yang telah
teridentifikasi pada Pulau Kalimantan dan Sumatera tersebut. Upaya
penyelesaian tersebut tidak mudah, pemerintah perlu menentukan
metode yang jelas, memikirkan bagaimana dampak kebijakan
atas perizinan yang tengah berlangsung, serta memastikan agar
rekomendasi penyelesaian tumpang tindih dipenuhi oleh semua
pihak yang terdampak. Selain itu, pemerintah perlu meneruskan
proses integrasi peta pada provinsi lainnya, dan melakukan kompilasi
atas peta tematik yang masih belum secara lengkap terkumpul.

Diantara peta yang masih perlu terus dilengkapi adalah peta
Batas Desa serta Peta Tanah Ulayat. Peta tersebut memiliki nilai
strategis, yang khususnya berdampak pada Program Reforma
Agraria. Pemetaan tersebut tidak mudah mengingat skala peta yang
akan perlu lebih besar dibandingkan dengan peta tematik lain pada
skala 1:50.000. Pemerintah dan Masyarakat Sipil telah berupaya
untuk bersinergi dalam menyelesaikan kompilasi peta tersebut.

Saat ini BIG telah memetakan lebih dari 40 ribu desa dan segera
menyelesaikan keseluruhan sisa peta desa yang berjumlah tidak
kurang dari 74 ribu desa. Namun perlu dipahami bahwa peta tersebut
masih bersifat indikatif dan Pemda perlu melakukan pengesahan
bersama dengan tim yang terdiri dari berbagai pemangku