Page 609 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

bahan ini didasarkan atas jumlah hasil kedua penebangan.
(4)Uang-tambahan dibayarkan sesudah diketahui :
a). hasil tebu tiap hektar yang disewakan.
b). rendemen tebu sub a. tersebut dan
c). harga rata-rata perkuintal gula (kristal) loco gudang peru-
sahaan gula pada bulan tebu ditebang

BAB V
TENTANG KETENTUAN LAIN
Pasal 8
(1)Perhitungan beratnya hasil tebu tersebut dalam pasal 5 ayat
3 dan pasal 7 ayat 4 adalah menurut pendapat kamar timbang
dengan ketentuan bahwa potongan “kotoran” hanya diperbo-
lehkan jika terbukti ada campuran kotoran yang melebihi 1
%, sedang jumlah beratnya tebu tiap-tiap hektar dibulatkan
menurut kelaziman dalam perusahaan gula.
(2)Penetapan rendemen tebu tersebut pasal 7 ayat 4 diseleng-
garakan menurut kelaziman dalam perusahaan gula.
(3)Penetapan harga gula rata-rata per kwintal loco gudang peru-
sahaan gula diselenggarakan berdasarkan peraturan-pera-
turan resmi.
(4)Dalam hal tersebut ayat 1 s/d 3 dari pasal ini, pegawai tersebut
dalam pasal 3 dari “Grondhuurordonnantie” (Stbl. 1918 no.
88) dan pasal 16 dari “Vorstenlandsch Grondhurreglemet”
(Stbl. No. 20) atau wakilnya yang resmi, pula pejabat-pejabat
yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi, atau
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, diwajibkan mengadakan
pengawasan seperlunya dengan ketentuan bahwa dalam mela-
kukan tugasnya itu pejabat tersebut berhak meminta dan
memeriksa buku-buku dalam perusahaan gula, sedang pengu-
rus/penguasa dari perusahaan gula yang bersangkutan diwa-
jibkan memenuhi permintaan tersebut.
Pasal 9
(1)Jikalau tanah yang disewa oleh perusahaan tidak dapat dise-
rahkan kembali kepada petani yang menyewakannya dalam
bulan Oktober 1953, maka oleh penyewa di atasnya uang-

588