Page 610 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

sewa sebulan-bulannya tersebut pasal 3 dibayarkan kepada
uang ‘kasepan’ menurut daftar tersebut di bawah.
Penjarahan kembali tanah Besarnya uang-kasepan:
dilaksanakan dalam bulan :
Nopember 50 % ) dari uang-sewa sebulan-
bulannya tsb. dalam pasal 3
Desember dan tiap-tiap bulan 100 % )
selanjutnya
(2)Uang kasepan dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran
tersebut dalam pasal 5 atau 7.
Pasal 10
Di dalam uang-sewa tersebut dalam pasal 3, sudah termasuk
uang ‘dongkelan’ serta lain-lain pemberian uang-kerugian pada
yang berhak.

Pasal 11
Di dalam keadaan yang sangat memaksa, Menteri Agraria
dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat memberi perke-
cualian atas penetapan uang sewa tanah tersebut dalam pasal 3,
baik yang bersifat perkecualian umum (vrijstelling) maupun
yang khusus untuk sesuatu perusahaan atau sesuatu daerah
(dispensasi) dengan pengertian bahwa uang sewa tidak boleh
kurang dari uang sewa pasti tersebut pasal 3.

Pasal 12
Peraturan ini berlaku pada diumumkannya serta akan dimuat
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Setuju: Jakarta, 7 Januari 1952
MENTERI PERTANIAN MENTERI AGRARIA
d. t. t. d. t. t.
(Ir. SOEWARTO) (Mr. Dr. GONDOKOESOEMO)

Diumumkan pada tgl. 7 Januari 1952.
Atas nama Menteri Agraria.
Administratur
d. t. t.
(SINGGIH PRAPTODIHARDJO).

589