Page 636 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Lampiran : XXIV

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
Nr. 319 PROPINSI SUNDA KECIL MENGUSAHAKAN TANAH
PERTANIAN, CARA BAGI HASIL. Keputusan Menteri Dalam
Negeri, tentang menguasai tanah pertanian dengan cara
bagi hasil di daerah Profinsi Sunda Kecil.
Nr. 3 Tahun 1952

MENTERI DALAM NEGERI
Menimbang, bahwa keadaan ekonomi di beberapa daerah
dalam Propinsi Sunda Kecil ternyata amat buruk sebagai akibat
dari cara mengusahakan tanah pertanian dengan pembagian
hasil yang tidak adil antara pemilik dan pengusaha tanah itu;
Menimbang pula, bahwa—sambil menunggu peraturan
lebih lanjut yang bersifat umum—perlu segera diadakan keten-
tuan-ketentuan untuk sekedar mengatur cara mengusahakan
tanah pertanian di beberapa daerah dalam Profinsi Sunda Kecil.
Mengingat dalam pasal 83 Undang-Undang Dasar Semen-
tara Republik Indonesia.
Memutuskan :
Menetapkan peraturan sebagai berikut:
“Peraturan tentang mengusahakan tanah pertanian dengan cara
bagi hasil di daerah Propfnsi Sunda Kecil”.

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
a. mengusahakan tanah pertanian dengan cara bagi-hasil ialah
suatu cara mengusahakan tanah pertanian, dalam mana pe-
milik tanah pertanian (selanjutnya disebut : pemilik) menga-
dakan perjanjian dengan orang lain (selanjutnya disebut:
pengusaha) untuk mengerjakan dan menanami tanah itu
dengan tanaman-tanaman yang umurnya kurang dari satu
tahun, sedang hasil dari usaha itu dibagi antara mereka kedua
belah pihak tersebut;
615