Page 637 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

b. pemilik tanah pertanian ialah pula orang yang dengan sesu-
atu hak atas tanah atau–dengan jalan bagaimanapun–mem-
punyai penguasaan penuh atas tanah itu;
c. hasil tanaman ialah yang diusahakan di tanah tersebut sub a
dari pasal ini, sesudah dipotong dengan upah pengetam.
Pasal 2
1 . Gubernur diwajibkan secepat mungkin berusaha dengan jalan
damai agar supaya pemilik dan pengusaha diadakan perjan-
jian tertulis di depan pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur,
tentang mengusahakan tanah pertanian dengan cara bagi
hasil baik buat tanaman yang ada maupun tanaman yang
akan datang;
2 . Dalam perjanjian tersebut dalam pasal (1) a. l. ditegaskan
berapa dari hasil tanah itu akan menjadi bagian pemilik dan
pengusaha masing-masing;
3 . Mengenai besarnya bagian masing-masing tersebut dalam
ayat (2) Gubernur memberi pedoman yang seadil-adilnya.

Pasal 3
Dalam mengadakan perjanjian sebagai dimaksudkan dalam
pasal 2 pihak penguasa dapat diwakili orang yang berhak untuk
itu ; atau jika wakil yang demikian tidak ada ataupun menurut
pendapat Gubernur tidak layak akan bertindak selaku itu, oleh
orang yang ditunjuk olehnya.
Pasal 4
Gubernur dikuasakan untuk menetapkan besarnya upah penge-
tam, asal tidak kurang dari 1/8 (seperdelapan) dari hasil tanaman
yang diketam itu.
Pasal 5
Peraturan ini berlaku pada hari diumumkannya serta akan di-
muat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 7 Mei 1952
Menteri Dalam Negeri:
Mr. MOHD. ROEM

616