Page 634 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

BAB V
TENTANG KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5
(1)Perhitungan beratnya tembakau kering-los atau serat kering
ialah menurut cara-cara yang lazim dilakukan dalam peru-
sahaan tembakau atau perusahaan rosella/corchorus, cara-
cara mana yang dicantumkan dalam surat perjanjian yang
bersangkutan.
(2)Dalam menetapkan perhitungan tersebut ayat (1) pasal ini,
pegawai tersebut dalam pasal 3 dari Grodhuurordonnantie
(Stbl. 1918 No. 88) dan pasal 16 dari “Vorestenlandsch Grond-
huurreglement” (Stbl. 1918 No. 20), atau wakilnya yang res-
mi, pula pejabat-pejabat yang ditunjuk Gubernur, Kepala
Daerah Propinsi, atau Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
diwajibkan mengadakan pengawasan seperlunya; dengan
ketentuan bahwa dalam melakukan tugasnya itu pejabat
tersebut harus memeriksa buku-buku yang bersangkutan
dengan hal itu dari perusahaan, sedang pengurus penguasa
perusahaan yang bersangkutan diwajibkan memenuhi per-
mintaan tersebut. Pemeriksaan buku dilakukan di kantor
perusahaan.

Pasal 6
(1)Jikalau tanah yang disewa oleh perusahaan tidak dapat dise-
rahkan kembali kepada pemiliknya sesudah waktu tersebut
dalam perjanjian, maka penyewa diwajibkan membayar uang
kasepan di atas uang sewa sebulan-bulannya tersebut dalam
pasal 2, sebesar 50 % dari uang sewa itu.
(2)Uang kasepan tersebut ayat (1) dibayarkan bersama-sama
dengan pembayaran uang-sewa tersebut dalam pasal 3.

Pasal 7
Di dalam keadaan yang sangat memaksa, Menteri Dalam Negeri
dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat memberi perke-
cualian atas penetapan uang-sewa tanah tersebut dalam pasal 3,
baik yang perkecualian umum maupun yang khusus untuk suatu

613