Page 629 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

duplikatnya).
11.Kedua belah pihak menyetujui dalam soal-soal kecil tunduk
pada putusan Bupati dan bilamana Undang-undang Pokok
No. 22/1948 sudah berjalan, pada D.P.D. dari D.P.R.D. yang
bersangkutan, yang dalam hal ini dipandang sebagai
penasehat dan arbiter.
12.Bila pengembalian sewa tanah melebihi waktu yang di-
tentukan dalam pasal 2 di atas, maka oleh pihak kedua
harus dibayar uang kerugian (selanjutnya disebut uang
kasepen) kepada pihak pertama buat tiap-tiap bulan se-
banyak 1/18 harga sewa tanah, sedang kasepnya pengem-
balian itu tidak boleh melebihi 3 bulan.
13.Bila kasepnya pengembalian itu melampaui batas tersebut
pasal 13, hingga pihak pertama tidak mungkin lagi mena-
nami tanah itu dengan tanaman yang lazim diusahakan
pada musim itu, atau terpaksa menanami tanah tersebut
dengan macam tanaman yang menyimpang dari macam
tanaman yang lazim ditanam pada musim itu, maka pihak
kedua harus membayar uang kerugian kepada pihak per-
tama sebesar :
a. Harga hasil bersih dari tanaman yang sesudah tanaman
tebu lazim ditanami pihak pertama, bilamana tanah ter-
sebut tidak mungkin lagi ditanami dengan suatu ta-
naman apapun juga.
b. Perbedaan harga hasil bersih antara tanaman yang sesu-
dah tanaman tebu lazim ditambah dengan tanaman yang
mungkin ditanam bilamana tanah tersebut masih
mungkin ditanami dengan suatu tanaman yang menyim-
pang dari apa yang lazim ditanam dalam musim tersebut.
14.Bilamana ada perselisihan dalam menentukan pasal No.
13 tersebut di atas, maka Bupati dan bila Undang-undang
Pokok No. 22/1948 sudah berjalan DPD dari DPRD yang
bersangkutan dengan persetujuan Kepala Jawatan Perta-
nian Rakyat Kabupaten yang bersangkutan harus memberi
keputusannya yang harus diturut oleh kedua belah pihak.
15.Tanah untuk pemberian dan pembuangan air (patusan)
dengan mengambil jalan yang baik (sebaiknya) akan
608