Page 628 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

mengadukan halnya kepada Bupati dan bila Undang-un-
dang pokok No. 22/1948 sudah berjalan kepada D. P. D.
dari D. P. R. D. yang bersangkutan bila ada perselisihan
tentang batas-batas dan lain soal kecil mengenai sawah-
sawah yang disewakan tersebut daftar lampiran dan pu-
tusan itu harus diturut oleh kedua belah pihak
5. a. bahwa persewaan tanah itu dilangsungkan melulu un-
tuk tanaman tebu.
b. bila oleh sesuatu hal tanah tidak dapat ditanami, (dalam
arti kata “dicemplong”) dengan tebu, maka selambat-lam-
batnya pada tanggal 1 November 1951 tanah supaya dikem-
balikan kepada pemilik semula, dan pihak gula tidak berhak
untuk meminta kembali uang muka persewaan tanah yang
sudah dibayar untuk membayar penuh jumlah Rp 1.500
kecuali di dalam hal residen Madiun memandang ada
alasan-alasan yang cukup berhubung dengan suatu ke-
adaan luar biasa untuk menunda pengembalian tersebut
selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 1951.
6 . Penyerahan sawah oleh pihak kedua dimulai sesudah padi/
tanaman rendengan di atasnya habis dipungut hasilnya.
7 . Pajak bumi dari sawah sewaan di dalam waktu persewaan
menjadi tanggungan pihak pertama.
8. Mengenai tanah bengkok pembayaran sewaan tanah penuh
(100%) akan diterimakan kepada pejabat pertama, dan bila
dalam tempo persewaan ada mutasi, kepada penggantinya
akan dibayar sewa sebanyak sisa dari waktu pembayaran-
nya, dengan catatan bahwa pembayaran dilakukan tiap-
tiap bulan buat masing-masing bulannya 1/18 harga sewa
tanah.
9 . Bila di dalam masa persewaan, tanah sewaan oleh karena
sesuatu hal jatuh di tangan orang lain, pihak kedua tetap
berhak memakai tanah itu.
10.Pihak pertama dan kedua mengadakan perjanjian-perjan-
jian tambahan dalam akte perjanjian sewa-menyewa asal
tidak menyalahi peraturan-peraturan umum dan/atau
bunyi serta maksud Stbl. 18 No. 88 persetujuan mana
dicatat dalam dua helai akte persewaan (original dan
607