Page 220 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 195

catatan penting peringatan dari Akram-Lodhi.
Bagi kelembagaan Kementerian Kehutanan dan Keenterian
ATR/BPN, catatan penting dan mendesak adalah “securitas” tanah-
tanah warga. Sertipikasi atas lahan-lahan di wilayah rentan begitu
penting. Oleh karena itu perhatian ekstra perlu dikerahkan untuk
wilayah Pulau Padang. Proyek sejenis PRONA harus menjadi
prioritas di wilayah rentan baik konflik maupun ancaman krisis

ekonomi akibat eksploitasi Pulau Padang. Kementerian Kehutanan
harus mendukung agenda tersebut dengan meningkatkan partisipasi
warga. Proyek-proyek pembangunan kehutanan masyarakat di Pulau
Padang perlu mendapat prioritas, karena akibat kebijakan pemberian
konsesi skala luas oleh Kementerian Kehutanan hari ini sudah bisa
dirasakan langsung dampak buruknya. Negara harus hadir untuk
meyakinkan warga bahwa persoalan lahan dan kehidupan subsisten

warga Pulau Padang sangat mendesak untuk diperbaiki. Jangan terus
memelihara sekam, karena cepat atau lambat, gejolak akan kembali
muncul jika negara abai terhadap persoalan mendasar menyangkut
kehidupan warganya.
Akhirnya, sebagai catatan penutup, persoalan yang terjadi
di Pulau Padang hanya sampel dari serpihan kecil dan besar yang

memantik banyak persoalan, sejatinya pola yang sama terjadi di
berbagai wilayah di Indonesia. Liberalisasi kebijakan negara atas
sumber daya alam secara luas tanpa skema keberpihakan dan proteksi
telah melahirkan petaka di mana-mana, dan ironisnya negara belum
juga “bermimpi” untuk menghentikannya.