Page 76 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 63

57.020.000,-. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa Karanganyar
tahun 2010 mencapai Rp. 33.250.000,-
Ketujuh, dalam hal perpajakan, pada tahun 2004 untuk
Desa Karanganyar telah diterbitkan 1.737 SPPT PBB dengan nilai
Rp. 11.506.156,-. Sementara itu, pada tahun 2010 untuk Desa
Karanganyar telah diterbitkan SPPT PBB dengan nilai Rp.
19.661.957,-. Dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan
negara melalui penarikan PBB di Desa Karanganyar, sebesar Rp.
8.155.801,- atau meningkat 70,88 % dalam kurun waktu 6 tahun.
Hal yang menggembirakan dari nilai SPPT ini, baik tahun 2004
maupun tahun 2010, adalah kemampuan masyarakat Desa Ka-
ranganyar untuk memenuhi atau mencapainya.
Berdasarkan berbagai uraian tersebut diketahui, bahwa kon-
disi sosial kependudukan Desa Karanganyar memiliki kekuatan
berupa jumlah penduduk yang relatif besar (686 orang), di mana
mayoritasnya beraktivitas di bidang pertanian, dan hidup dalam
kondisi “politik lokal” yang dinamis. Modal sosial ini menjadi
sesuatu yang penting, ketika masyarakat dan Pemerintah Desa
Karanganyar melakukan kewajiban dalam pengelolaan perta-
nahan. Sebagaimana diketahui kewajiban tersebut merupakan
konsekuensi logis dari adanya hak dalam pengelolaan perta-
nahan. Ketika pengelolaan pertanahan oleh masyarakat dan
Pemerintah Desa Karanganyar memberi “ruang” bagi munculnya
hak atas tanah, maka ia sekaligus juga memunculkan kewajiban.
Bukankah secara yuridis UUD. 1945 dan UUPA (Undang-Undang
Pokok Agraria) juga memberi kewajiban kepada negara/peme-
rintah dan para pihak yang memiliki hak atas tanah.
Sesuai dengan ketentuan dalam UUPA, maka masyarakat
Desa Karanganyar memiliki kewajiban, antara lain: (1) melaksa-
nakan fungsi sosial atas tanah, (2) menguasai dan memiliki tanah