Page 78 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 65

nya. Hal ini menunjukkan, bahwa petani: (1) telah gagal sejahtera,
(2) telah diperlakukan tidak adil, (3) sehingga kondisi ini tidak
boleh berlanjut, dan (4) akhirnya sulit tercipta harmoni sosial.
Sementara itu, dalam hal Agenda BPN-RI, maka hal-hal
yang harus dilakukan oleh BPN-RI meliputi: (1) membangun
kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan dan
pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikasi tanah secara
menyeluruh di seluruh Indonesia; (3) penguatan hak – hak rakyat
atas tanah; (4) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah
– daerah korban bencana alam, dan daerah – daerah konflik di
seluruh Indonesia; (5) menangani dan menyelesaikan perkara,
masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistematis;
(6) membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan
Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen perta-
nahan di seluruh Indonesia; (7) menangani masalah korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan partisipasi dan pem-
berdayaan masyarakat; (8) membangun data base penguasaan
dan pemilikan tanah skala besar; (9) melaksanakan secara kon-
sisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang
telah ditetapkan; (10) menata kelembagaan BPN-RI; dan (11)
mengembangkan dan memperbarui politik hukum, dan kebi-
jakan pertanahan.
Pada masa lalu (sebelum tahun 2004) dalam menjalankan
kewajibannya BPN-RI memiliki acuan normatif utama, yaitu:
Catur Tertib Pertanahan, yang terdiri dari: (1) tertib hukum
pertanahan; (2) tertib administrasi pertanahan; (3) tertib
penguasaan dan penggunaan tanah; dan (4) tertib pemeliharaan
tanah dan lingkungan hidup. Acuan normatif ini berguna bagi
para pihak yang sudah dan akan memiliki, menguasai, meng-
gunakan, dan memanfaatkan tanah, untuk memenuhi kebu-