Page 77 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

64 Aristiono Nugroho, dkk.

pertanian tidak melampui batas, (3) mengerjakan tanahnya
secara aktif atau tidak menelantarkan tanahnya, dan (4)
mencegah kerusakan tanah, dan memelihara kesuburannya.
Sementara itu, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan
UUPA, maka Pemerintah Desa Karanganyar memiliki kewajiban,
antara lain mengupayakan agar tanah memberi sebesar-besar
kemakmuran masyarakat Desa Karanganyar, dan mengelola
pertanahan sebagaimana diamanatkan UUD. 1945 dan UUPA
serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam konteks nasional, maka untuk menjalankan kewaji-
bannya, Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi
personifikasi Negara diberi wewenang berupa Hak Menguasai
oleh Negara, yang sebegaimana diatur dalam UUPA, berupa
hak untuk: (1) merencanakan peruntukan, persediaan, dan
penggunaan tanah, (2) mengatur hubungan hukum antara orang
dengan tanah, dan (3) mengatur hubungan hukum antara orang
dengan orang yang berkaitan dengan tanah. Sejak tahun 2004,
Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini BPN-RI
(Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) telah menca-
nangkan “Empat Prinsip Pertanahan”, sebagai “acuan normatif
utama” pelaksanaan kewajiban. “Empat Prinsip Pertanahan” ini
selanjutnya dijabarkan dalam berbagai upaya, yang dikenal
dengan sebutan “Sebelas Agenda BPN-RI”.
Dalam hal Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan, telah
menjadi pengetahuan umum, bahwa Pemerintah Republik In-
donesia belum mampu memenuhi Empat Prinsip Pertanahan,
yang singkatnya adalah: (1) kesejahteraan, (2) keadilan, (3) keber-
lanjutan, dan (4) harmoni sosial. Telah menjadi pengetahuan
umum, bahwa banyak petani di banyak tempat (desa-desa di
Indonesia) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga-