Page 10 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 ix

penguasaan agraria sekaligus memastikan keadilan dan kemanfaatannya.
Hasil-hasil penelitian yang ada menunjukkan berbagai dinamika dan
variasi yang terjadi baik dalam implementasinya maupun imbasan dari
kebijakan yang tervisualisasi melalui berbagai upaya maupun reaksi dari
para pihak dalam memperjuangkan kepentingannya. Tulisan pertama
tentang skema pemulihan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek
Bocek Selesek Reen Sury pada kawasan hutan pasca putusan MK No. 35/
PUU-X/2012 Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh
Widhiana H Puri dkk memberikan suatu gambaran bagaimana peliknya

persoalan pengakuan atas eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Belum
adanya kepastian hukum tentang apa yang menjadi kriteria masyarakat
adat dalam berbagai undang-undang membawa akibat adanya interpretasi
yang beragam juga diantara para pihak khususnya pemerintah dalam
memberikan perlindungan. Perbedaan interpretasi ini juga membawa
akibat pada dasar kebijakan agraria yang diambil oleh masing-masing
pihak yang diperkuat dengan ego sektoralnya untuk saling menegasikan

pihak yang lain. Akibat kontestasi aktor yang ada, upaya yang dilakukan
malah justru semakin menjauhkan masyarakat adat dari pengakuan dan
perlindungan hukum oleh negara dengan mensyaratkan jalan panjang
beserta berbagai kriteria yuridis formal yang harus dipenuhi sementara
lorong jalan itu seakan tertutup oleh stigma negatif dari pemerintah
sendiri.
Penelitian kedua dengan judul Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan

Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan Kecamatan
Pituruh Kabupaten Purworejo) yang dilakukan oleh Aristiono dkk
memberikan pembelajaran baru bagi kita, bagaimana sebuah kekuasaan
perlu dikompromikan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
secara lebih adil dan bermanfaat. Relasi kuasa dalam pemberdayaan
petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh
Pemerintah Desa Prigelan yang isinya meliputi strategi penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan
untuk memenuhi kebutuhan petani, yang berupa keadilan, kesejahteraan,
harmoni sosial, dan keberlanjutan. Kesemua ini tercapai setelah Pemerintah